Bos PT. SGJ Tantang Pemerintah, Bila Ditutup Siap Potong Telinga

Bos PT. SGJ Tantang Pemerintah, Bila Ditutup Siap Potong Telinga

Proses penyegelan PT. SGJ Jelambar Jak-Bar oleh Sudin Trantib. (Foto: Ratna)

AWDI JAKARTA – terkait perselisihan antara Tjong Mei Kwie dengan perusahaan Ilegal di pemukiman penduduk Pt. Sinar Gravindo Jaya (SGJ) jalan Jelambar Barat Blok B RT. 010 RW. 010 kelurahan Jelambar Baru Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Bos PT. SGJ berinisial Km pertaruhkan telinganya dipotong bila pemerintah dapat menutup perusahannya.

Hal ini sebagaimana dituturkan Mamun, Sos. Wakil Lurah Jelambar Baru, selanjutnya mengatakan bahwa ketika pihak kelurahan melakukan lawatan (kunjungan-red) Bos PT. SGJ Km menyambut dengan arogan dan sombong,”  kalo bisa ditutup ini perusahaan, ini (sambil menunjuk telinga) telinga saya boleh dipotong”, tutur Mamun menirukan ucapan Km beberapa waktu lalu (Rabu, 12/11/2014)  via Handpone.

Entah mamun melanjutkan, ada beking siapa hingga Km berani ngomong demikian kepada dirinya (aparat kelurahan), benar-benar berani dia (Km) menantang hukum seakan-akan menunjukan bahwa dirinya orang kuat sehingga bisa kebal hukum.

“ saya ketika datang mengunjungi rumah Mei yang bersebelahan dengan percetakan itu memang sangat mengganggu, dengan suara yang bising dan rumah retak-retak getarannya pun sangat terasa seperti gempa, saya sangat prihatin kepada keluarga Mei” tandasnya beberapa waktu lalu.

Sekilas sesuai pementauan TIM AWDI dalam kasus PT. SGJ yang notabene perusahaan Ilegal (tanpa izin-red), bermula pada tahun 2012 yang mana awalnya bangunan sebelah rumah Mei merupakan untuk gudang penyimpanan barang, namun secara tiba-tiba peruntukan bangunan dirubah menjadi tempat produksi dengan menempatkan 4 unit mesin potong dengan ukuran besar (sebesar Mobil), sehingga akibatnya keluarga Mei pun terganggu dan terampas ketenangan hidupnya sampai orang tua dari suami Mei tidak tahan hidup dan akhirnya mengungsi kerumah anaknya yang lain.

Segala perjuangan Mei untuk mendapatkan solusinya telah dilakukan hingga sekarang, dimulai dari Ketua Rukun Tetanga (RT), Ketua Rukun warga (RW), Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Walikota Jakarta Barat, Gubernur, Ombudsman, HAM, KPK hingga ke Menpan RB RI, namun semuanya seperti buta dan tuli terhadap keluhan permasalahan yang dialami rakyat kecil, hingga saat ini Mei belum mendapatkan solusinya dan menemukan keadilan bagi keluarganya yang di zolimi pengusaha arogan dan penguasa yang korup... (** )

Pewarta : Sonas Karya Purba, Ketua AWDI DPW DKI Jakarta