PERS Jangan Diajari Dan Diinterpensi !

PERS Jangan Diajari Dan Diinterpensi ! 

Oleh : Wakil Ketua Awdi Banyuwangi SUKEMI

Perkenankan saya menyampaikan kritik ini semata – mata agar Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menghargai kemandirian Lembaga Pers sesuai U.U. yang berlaku. Dalam pelaksanaan sarasehan Wartawan Media Cetak dan Elektronik dengan tema “Peran Pers Mensukseskan Pilkada 2015 yang Damai dan Berkualitas” yang diadakan leh KESBANGPOL bertempat di Aula Bank Jatim tanggal 26 Mei 2015 dalam pemahaman saya menimbulkan banyak pertanyaan dan kejanggalan.
1.    Jika sarasehatn ini untuk wartawan Media Cetak dan Elektronik, seharusnya semua wartawan dari media apa saja yang meliputi di Banyuwangi dihadirkan. Pertanyaan : Kenapa hanya Kepala Biro saja yang dicatat dan diundang? Apa karena ada embel – embel memberi uang Rp. 190.000,- sehingga yang diundang dipilih?
2.    Dalam tema ditulis “Peran Pers Mensukseskan Pilkada 2015 yang Damai dan Berkualitas”.
Berbicara tentang Peran Pers mensukseskan Program Pemerintah, Pers tidak perlu diminta, dimohon, diajari dan disuruh. Karena Pers lebih dulu menjalankan itu kewajiban. Setiap Pers melaksanakan tugas selalu mempertimbangan dampak yang akan terjadi. Pertanyaan : Apa Pers selama ini dianggp selalu membuat swasana jadi rame dan kacau???
3.    Dari dulu keberadaan Pers disetiap daerah Kabupaten yang mendata serta mencatat dan mengkoordinir adalah Kabag Humas masing – masing. Tapi di Banyuwangi ini sekarang yang ngurusi Pers adalah Kesbangpl. Padahal Pers tidak membuat Partai Politik.
Pertanyaan : siapa yang membuat peraturan tersebut ?
Sesuai apa yang saya sampaikan diforum ketika itu dari Narasumber Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas tidak hadir maka dijawab oleh yang mewakili Asisten Pemerintahan Wiyono. Dan jawaban Wiyono maupun Kepala Kesbangpol Djafri menurut saya tidak tegas dan tidak Pas!!!
Sampai diturunkan berita ini Bupati Banyuwangi jangan memberlakukan diskriminasi terhadap sesama Pers jika tidak ingin terjadi kesenjangan.

AHOK: Bukan Saja Relokasi Warga, Beri Tempat Tinggal Yang Layak

AHOK: Bukan Saja Relokasi Warga, Beri Tempat Tinggal Yang Layak

AwdiOnline.com, Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan bukan saja melakukan relokasi atau pemindahan warga, syaratnya yakni harus membuat kehidupan warga yang direlokasi itu agar jauh lebih baik. Hal ini disampaikannya saat melakukan blusukan di 2 (dua) lokasi di wilayah Jakarta Barat, yaitu Jalan Inspeksi Sisi Selatan Kali Mookervart Kecamatan Cengkareng dan Jalan Inspeksi Sisi Timur Kali Sekretaris Kecamatan Kebon Jeruk, Kamis (09/04).
    "Jangan hanya orang itu dipindahkan  (relokasi), tetapi kehidupan orang tersebut harus menjadi jauh lebih baik setelah dipindahkan, meskipun pada awal proses pemindahan sampai terjadi perselisihan," ujar Ahok saat Konfrensi Pers dengan wartawan di Rumah Makan Saung Green Ville, Kebon Jeruk, Jakbar.
    Karena itu, Ahok meminta kepada para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar memperhatikan kesejahteraan warga yang direlokasi. Beliau segera merespon keluhan dari warga. Ia menjelaskan akan memberikan tempat tinggal yang layak dan lebih baik untuk masyarakat setempat.
    "Tadi saya sempat melihat ada warga yang jualan ikan bakar, dan membakar ikannya persis di samping rumahnya. Nanti, kalau warga itu direlokasi, maka harus sekalian disediakan tempat untuk dia melanjutkan usahanya itu. Begitupun dengan warga lainnya yang juga punya usaha sendiri," ujar Ahok.
     Sementara itu, pada giat blusukan di 2 (dua) tempat tersebut, Beliau menuturkan hal itu dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi warga sekaligus mencarikan solusinya.
    "Karena tidak semua permasalahan bisa diselesaikan hanya dengan memantau kamera pengawas (Closed-Circuit Television / CCTV). Makanya, kita harus turun langsung ke lapangan, sekaligus kita bisa ketahui mana yang benar dan mana yang salah," ujar Ahok.
    Dalam blusukan tersebut, turut hadir mendampingi Ahok antara lain: Walikota Jakarta Barat H.Anas Effendi, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal, Kepala Dinas Penataan Kota Iswan Ahmadi dan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso, Koordinator Waduk dan Sungai di DKI Jakarta Ir.Heryanto. (Agung 6444)

KEJARI SIDOARJO HILANG TARING HADAPI KADES GEMPOLSARI

KEJARI SIDOARJO HILANG TARING HADAPI KADES GEMPOLSARI

Para tersangka Gempolsari Gate

Sidoarjo, AWDIonline.com - Proses Hukum Kasus Kejahatan dan Penyelewengan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Gempolsari, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, yang Melibatkan Kepala Desa ABDUL HARIS dan beberapa Tokoh Desa maupun Tokoh Agama, Hingga Sekarang belum ada Kepastian Hukum Bagi Para pelaku maupun para Tersangkanya.

ABDUL HARIS, Kepala Desa Gempolsari dan MARSALI salah satu Pemuka Agama di Desa tersebut, Sejak Tanggal 2 Februari 2015, Kedua orang tersebut di tetapkan Sebagai TERSANGKA GEMPOLSARI GATE oleh Penyidik Kejari Sidoarjo namun sampai berita ini ditulis TIDAK ADA tanda Keseriusan dari pihak Penyidik Kejari Sidoarjo terutama Bidang Pidana Khusus untuk segera melanjutkan proses Hukum Kedua Tersanka ke Meja Hijau.  

Banyak kalangan yang beropini dan berbicara tentang Kinerja Korp Adhyaksa Kejari Sidoarjo yang LAMBAN dan TIDAK SERIUS menangani Proses hukum Gempolsari dan banyak pula Masyarakat terutama Warga Gempolsari dan Warga Desa Sekitarnya yang berasumsi bahwa terbongkarnya Kasus Gempolsari akan mengungkap dan menyeret beberapa Nama Pejabat di PemKab Sidoarjo, ini yang membuat Kejari Sidoarjo kehilangan Taring untuk mengeksekusi dan menyelesaikan tugasnya sebagai Penegak hukum terhadap Kasus Gempolsari.

Terlepas dari Asumsi Masyarakat dan beberapa praktisi Hukum yang ikut mengamati jalannya Proses Hukum Gempolsari yang sudah memasuki Bulan ke 12 ini , Fakta di Lapangan, Jelas Kejari Sidoarjo TIDAK MAMPU tangani TERSANGKA ABDUL HARIS, Kepala Desa dan Penjahat Gempolsari yang telah merugikan Keuangan Negara Milyaran Rupiah.  
" Seriuskah Kejari Sidoarjo terhadap Kasus Gempolsari,,,,, ??? " BERSAMBUNG
( Aria )

KADES ABDUL HARIS & MARSALI TERSANGKA GEMPOLSARI GATE

KEJARI SIDOARJO TETAPKAN KADES ABDUL HARIS & MARSALI TERSANGKA GEMPOLSARI GATE

Sidoarjo, AWDIonline.com - Akhirnya,,,, Perjalanan panjang Kasus  TKD Gempolsari, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo Jawa Timur yang lebih dikenal dengan sebutan GEMPOLSARI GATE terbongkar dan terjawab sudah siapa saja yang jadi Tersangkanya. .

Sesuai Janji Kajari Sidoarjo, Undang Magopal SH. MM, di Aula Kejari pada Acara Perss Gathering Tanggal 9 Desember 2014 lalu yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia.   Kajari Undang Magopal Mengatakan " Kasus Gempolsari Masih Dalam Proses, Awal Tahun 2015, Kami Perdalam dan Selanjutnya Kami Naikkan Statusnya, Sabar dan Biarkan Kami Bekerja " tepat Tanggal 2 Februari 2015 Kejaksaan Negeri Sidoarjo Resmi Menetapkan Kepala Desa Gempolsari ABDUL HARIS dan MARSALI sebagai tersangka Gempolsari Gate.
Proses Hukum terbongkarnya Kasus TKD Gempolsari memerlukan waktu Panjang dan Kerja Keras serta Keseriusan dari Team Intelijen maupun Pidana Khusus Kejari Sidoarjo sebab, kasus ini di Duga juga melibatkan beberapa Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebab, Proses Verifikasi Data Korban Lumpur yang diajukan Ganti Rugi kepada BPLS harus melewati Pos - Pos untuk di Verifikasi oleh Instansi yang terkait.  

Nusrim SH, selaku Kasi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo, tampaknya sangat berhati hati dan tidak gegabah dalam melakukan Proses hukum kasus Gempolsari yang telah merugikan keuangan Negara Milyaran Rupiah, hingga pada akhirnya Kejari menetapkan ABDUL HARIS dan MARSALI sebagai Tersangka Tindak Kejahatan Pemalsuan Hak dan Status TKD Gempolsari yang di Atas Namakan MARSALI, gunanya untuk mengelabuhi dan memudahkan Proses Ganti Rugi kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo(BPLS).   Baru sempat menikmati sebagian hasil Kejahatannya senilai Rp. 3.134 M yang dibayar oleh BPLS ke Rekening Atas Nama MARSALI pada Bulan Desember 2013, ulah Kepala Desa Gempolsari beserta Kelompoknya keburu di endus oleh Team Investigasi Media ini.    

Warga Gempolsari bergolak, merasa di Bohongi dan di Bodohi oleh Kepala Desa ABDUL HARIS dan kelompoknya, akhirnya Warga mengambil sikap dengan mengadukan Kasus tersebut kepada Wartawan Media ini.   Kemudian melaporkan kasus tersebut dengan melayangkan Surat Pengaduan Massa kepada Kejari Sidoarjo pada Bulan Maret 2014.

Kepala Desa ABDUL HARIS dan MARSALI yang sekarang berstatus Tersangka, membuat Warga Gempolsari bertanya ADA APA dan MENGAPA, HANYA DUA ORANG YANG DIJADIKAN TERSANGKA pada hal Kasus TKD Persil 69 masih ada Dua Orang lagi yang diduga Kuat Ikut terlibat didalamnya adalah Ir. AHMAD LUKMAN (Mantan Kades) dan ABDUL KARIM SH (Mantan BPD).   Wajar dan sah-sah saja Jika Warga bertanya demikian sebab ada bukti Pendukung dan Saksi yang bisa Membuktikan bahwa Ir. AHMAD LUKMAN dan ABDUL KARIM SH diduga kuat terlibat didalamnya.   Namun demikian, Warga pun merasa Lega dan semakin berharap agar Proses Hukum Kasus Kejahatan Birikrasi Desa, pihak Kejari selaku Generator penegak Hukum di Wilayah Hukum Sidoarjo segera melakukan peninjauan Ulang terhadap Proses Hukum Ir. AHMAD LUKMAN dan ABDUL KARIM SH.   Warga sangat berharap, pihak Kejari Sidoarjo untuk segera menyeret Para Tersangka ke Meja hijau.
(Aria - DPC AWDI Sidoarjo)

Nelayan dan Pedagang Lobster Tolak Permen Kelautan dan Perikanan

Nelayan dan Pedagang  Lobster Tolak Permen Kelautan dan Perikanan

Banyuwangi, Awdionline.com -  Puluhan nelayan dan pedagang  Lobster  saat sosialisasi dengan Dinas kelauan dan Perikanan kabupaten Banyuwangi, serta frompika kecamatan Purwoharjo, yang ada di Tempat pelelangan Ikan (TPI) Pantai Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur, itu,  jumaat, (23/1)

Sampai-sampai puluhan Nelanyan dan Beberapa pedagang  Lobster, memprotes Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan.

Ketika dikonfirmasi Pedagang atau Pengepul Lobster, Supar mengatakan dengan tegas, memang mengajak warga ikut melakukan protes. Menurut nelayan, Permen yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat nelayan lobster setempat kebingunan menjual.

Permen itu juga membuat ratusan nelayan Grajagan terancam menjadi pengangguran dadakan. Apalagi, lobster menjadi sumber penghidupan di musim angin barat daya, November hingga April mendatang.

Kata dia lagi, Supar  menambahkan menjadi pedagang lobster sejak 1987. Selama itu, kata dia, kebanyakan lobster yang dibeli dari nelayan memiliki ukuran rata-rata 3 sentimeter dengan berat 70 gram. Lobster dengan ukuran itu sebelumnya sudah masuk komoditas ekspor. Dia kerap mengirim komoditasnya melalui pemasok besar di Bali. “ucapnya.

Supar  berujar, Susi hanya melarang penangkapan lobster dengan berat di bawah 100 gram. Jika demikian, nelayan Grajagan akan sangat mendukung sekaligus ikut menindak tegas aktivitas yang mengancam konservasi laut. Nelayan mengaku kesulitan mendapatkan lobster dengan berat di atas 300 gram.

"Sulit untuk mendapatkan lobster yang diminta Menteri Susi. Yang kita temui di laut dengan berat di bawah itu. Kita lebih sepakat bila pemerintah lebih melarang penangkapan lobster dibawah 100 gram," Tegas Supar.

Menurut kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, saat sosialisasi dengan Puluhan nelayan dan pedagang Lobster yang ada di Tepat Pelelangan Ikan (TPI) Pantai Gerajagan,  Pujo, menjelaskan puluhan nelayan dan pedagang Lobster tidak setuju dengan adanaya Peraturan meteri kelautan dan Perikanan Nomer 1 januari 2015 tersebut.

Maksudnya nelayan dan pedagang Lobster itu, supaya Peraturan menteri nomer 1 januari 2015 tersebut, minta dirivisi lagi, peraturan mentri itu. Sebabnya  menurut nelayan dan pedangang lobster, membenai para nelayan dan pedagang lobster. Dan nanti puluhan nelayan dan pedagang supaya membuat surat peryataan, nanti surat peryataan menolak peraturan mentri nomer 1 janari 2015 itu, kami selaku dinas yang akan mengajukan ke Dinas Propinsi. “kata Pujo. (jaenudin)

800 KG SHABU BERHASIL DIGAGALKAN

800 KG SHABU ASAL GUANGZHOU  BERHASIL DIGAGALKAN BNN DI LOTTE MART TAMAN SURYA

Awdi Online ,Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penggerebekan narkotika seberat 800 kg Jenis shabu di Resto Bakmi Naga,  Lotte Mart Taman Surya 5, Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Senin (05/01/14) siang sekitar pukul 13.30 WIB.

Kepala BNN, Anang Iskandar  membenarkan adanya penggerebekan tersebut. "Saat ini masih dilakukan pemeriksaan,dan ada sembilan orang tersangka yang kami tangkap" ujar Anang kepada Awdi Online lokasi kejadian.

Dari Informasi yang dihimpun, narkoba yang digerebek seberat 800 kilogram tersebut, dibawa melalui jalan laut yang berasal dari Guangzhou (China) dengan mengunakan kapal laut, kemudian di Jakarta dibawa melalui jalan darat dengan memakai kendaraan mobil box bernomor polisi B 9301 TCE yang isinya shabu sebanyak 800 kg.

Dari kasus ini polisi telah menangkap sembilan orang tersangka, dua orang ditangkap di Dadap, Kamal Muara, sedangkan tujuh orang di lokasi kejadian.
Hingga saat ini, ratusan warga memenuhi parkiran Lotte Mart karena ingin melihat penggerebekan tersebut. Setelah Petugas BNN melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, selanjutnya 9 tersangka di bawa ke kantor BNN dengan mengunakan kendaraan BNN untuk di periksa lebih lanjut.

(Faisal 6444)

GUBERNUR DKI JAKARTA LANTIK 4.676 PNS DI MONAS

GUBERNUR DKI JAKARTA LANTIK 4.676 PNS

DI MONAS

Ahok : "Mari bersihkan Pemprov DKI dari pemakai narkoba"

Awdi Online, Jakarta - Awal 2015, Pemprov DKI Jakarta melakukan perombakan besar-besaran terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekitar 4.676 PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilantik baik dengan posisi baru maupun posisi lama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (02/01/14).
Secara simbolis, Basuki pun menyematkan tanda pelantikan kepada beberapa perwakilan pejabat eselon. Diantaranya adalah Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Jakarta Utara rustam Effendi, Jakarta Barat Anas Effendi, Jakarta Selatan Syamsuddin Noor, Jakarta Timur Bambang Musyawardana, serta Bupati Kepulauan Seribu Tri Joko Widodo Margianto. Dari kelima Walikota dan satu Bupati, hanya Walikota Jakarta Selatan dan Barat saja yang masih merupakan pejabat lama.
Selain itu ada juga pejabat eselon II yang diganti diantaranya adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang digantikan Ika Lestari Aji, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta digantikan oleh Benjamin Bukit, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta digantikan oleh Arie Budhiman, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang sebelumnya dijabat Arie digantikan oleh Purba Hutapea, serta Kepala Dinas Pelayanan Pajak digantikan oleh Agus Suradika.

Belasan Pejabat eselon II yang akhirnya tidak memiliki posisi alias non-job .Diantaranya adalah mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawan. Selain itu pejabat eselon II yang masuk ke Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga ada mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga serta mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar.
Setelah melantik ribuan pejabat eselon, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui masih banyak posisi struktural yang kosong. Lebih dari 1.500 posisi mengalami kekosongan.
"Ada 1.500-an lebih. Ada beberapa posisi yang sengaja kita kosongkan. Badan Kepala Seksi Penyuluh KB ini ngapain gitu, toh ada wakil lurah. Jadi kita enggak mau lagi terlalu banyak jabatan struktural," katanya .
Posisi jabatan yang tidak diisi diproyeksikan tidak bisa dihapuskan sebab menuruti ketentuan undang-undang. Namun, menurut Ahok, pihaknya telah bersurat ke Menteri Dalam Negeri untuk meminta izin mengosongkan beberapa posisi jabatan kota.
"Enggak dihapus karena ini kan undang-undang. Kita sudah kirim surat ke Mendagri menyatakan kami mengosongkan pejabat kota itu, boleh nggak kosong. Boleh katanya," tuturnya.
Saat ini ada 6.511 pejabat struktural, posisi yang tersedia ada 8.011. Perombakan ini dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mengoptimalkan pelayanan kepada warga. Pejabat eselon juga dituntut untuk bekerja cepat dan benar.
Diwaktu yang sama 4.676 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang baru saja dilantik langsung menjalani tes urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), yan sudah disiapkan di Silang Monas, Jakarta Pusat.

Pemeriksaan untuk menjamin jika pejabat yang dilantik harus bersih dari narkoba dan psikotropika. Sebab, mereka akan menjadi panutan baik bagi para stafnya maupun warga Jakarta.

"Saya mohon Bapak-Ibu jangan ada yang kabur. Nanti ada orang BNN yang akan mendampingi. Mari bersihkan Pemprov DKI dari pemakai narkoba," ucapnya.

Selain bahaya narkoba, Ahok juga mengingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak minum minuman keras (miras) dan merokok di dalam ruangan. "Tidak ada toleransi lagi. Saya lihat banyak puntung rokok di ruang camat. Kalau mau merokok keluar lapangan saja," kata Ahok.

Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta, Ali Johardi mengatakan, pelaksanaan tes narkoba ini melalui tes urine. Beberapa deret meja dengan perlengkapan medis untuk tes urine pun telah tersedia di sisi kiri tenda. Ribuan pejabat itu langsung dihimbau untuk mengisi formulir yang disediakan.

Para pejabat pun dihimbau untuk memberi tahu apakah sebelumnya sempat mengonsumsi obat maupun minuman berenergi. Karena hal itu berpengaruh dalam tes yang dilakukan.

(Faisal 6444)

PAMERAN ALUTSISTA TNI – AD 2014

PAMERAN ALUTSISTA TNI – AD 2014

PRESIDEN JOKOWI : "Indonesia Adalah Negara Besar dan Harus Punya Wibawa"

Wartawan AWDI Online, sedang foto bersama

Awdi Online - Jakarta. Presiden Joko Widodo menyambangi pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI Angkatan Darat dalam rangka “ Hari Juang Kartika ke-69 “ di lapangan Monumen Nasional, Rabu sore, (17/12/14). Presiden Jokowi terlambat datang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan hadir pukul 15.30, namun agenda rapat terbatas di Istana membuatnya terlambat hingga pukul 17.30. Presiden Joko Widodo hanya melihat-lihat pameran tersebut, mulai dari helikopter Super Puma hingga Tank Leopard dipamerkan, walau diakui Jokowi beberapa di antaranya sudah ketinggalan katanya, saat jumpa pers kepada para wartawan.
"Komitmen pemerintah dan negara, saya kira, memperbaiki semuanya dan kita ingin negara ini punya wibawa dan alutsista. Alutsista yang kita punya sekarang memperlihatkan arah ke sana, bahwa Indonesia adalah negara besar dan kita harus punya wibawa," ucap Jokowi. "Pameran yang bisa dilihat oleh masyarakat menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap TNI karena TNI AD telah memperlihatkan tank, helikopter serbu, helikopter angkut hingga meriamnya, hampir semuanya," tambah Jokowi.

Dalam pameran ini, Jokowi sempat naik kendaraan taktis buatan PT Pindad, Anoa, dan juga mengintip 'dalamnya' tank Leopard. Cukup lama ia hilir mudik bersama Komandan Paspampres Mayjen Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo. Pameran ini dibuka sejak Jumat lalu dan berakhir hari ini (17/12/2014).

Tampak hadir beberapa menteri seperti Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan  Menko Polkam Tedjo Edhy Purdijatno, Sambil berjalan kaki Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menko Polkam Tedjo Edhy Purdijatno dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu serta petinggi TNI, mereka tampak kewalahan mengikuti Jokowi memutari berbagai stand alutsista.
(Faisal 6444)

WAPRES JK BUKA RAPIMNAS KADIN 2014

WAPRES JK BUKA RAPIMNAS KADIN 2014

Jakarta, Awdionline.Com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membuka acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Hotel Pullman - Central Park, Jakarta Barat, Senin (08/12).

Kadin menggelar Rapimnas dengan tema “Mengembalikan Kejayaan Ekonomi Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat”. Rapimnas ini memfokuskan pada 3 agenda antara lain:
Pertama, membangun identitas sebagai negara maritim dengan mengembangkan kemampuan untuk mengelola laut menjadi sumber kesejahteraan rakyat dan menjadi poros maritim dunia sesuai dengan apa yang dicita-citakan Pemerintah. “Kadin sangat mendukung pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif yang akan memberikan sedikit keleluasaan bagi Pemerintah untuk membiayai sektor sektor sosio ekonomis yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, terutama petani, nelayan, serta rakyat miskin di pedesaan,” kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto dalam sambutannya.

Menurutnya, pengalihan subsidi BBM perlu diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan logistik kelautan, seperti perbaikan dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan, penguatan industri galangan kapal, industri perikanan, dan pariwisata.

Kedua, memanfaatkan realokasi subsidi BBM untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia dengan memperbaiki sisi pasokan dari perekonomian Indonesia, dengan memantapkan infrastruktur yang mendukung program swa-sembada pangan dan memperdalam struktur perindustrian Indonesia.

Ketiga, perubahan arah kebijaksanaan fiskal juga dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan antar pendapatan dan antar wilayah dengan mendorong pembangunan daerah secara merata. Menurut Suryo, upaya harus dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan logistik di daerah-daerah, terutama di kawasan Timur Indonesia agar dapat mendorong pusat-pusat pertumbuhan daerah yang berbasis lokal, sehingga terjadi transformasi keunggulan komparatif daerah menjadi keunggulan kompetitif daerah. (AGUNG 6444)

Bos PT. SGJ Tantang Pemerintah, Bila Ditutup Siap Potong Telinga

Bos PT. SGJ Tantang Pemerintah, Bila Ditutup Siap Potong Telinga

Proses penyegelan PT. SGJ Jelambar Jak-Bar oleh Sudin Trantib. (Foto: Ratna)

AWDI JAKARTA – terkait perselisihan antara Tjong Mei Kwie dengan perusahaan Ilegal di pemukiman penduduk Pt. Sinar Gravindo Jaya (SGJ) jalan Jelambar Barat Blok B RT. 010 RW. 010 kelurahan Jelambar Baru Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Bos PT. SGJ berinisial Km pertaruhkan telinganya dipotong bila pemerintah dapat menutup perusahannya.

Hal ini sebagaimana dituturkan Mamun, Sos. Wakil Lurah Jelambar Baru, selanjutnya mengatakan bahwa ketika pihak kelurahan melakukan lawatan (kunjungan-red) Bos PT. SGJ Km menyambut dengan arogan dan sombong,”  kalo bisa ditutup ini perusahaan, ini (sambil menunjuk telinga) telinga saya boleh dipotong”, tutur Mamun menirukan ucapan Km beberapa waktu lalu (Rabu, 12/11/2014)  via Handpone.

Entah mamun melanjutkan, ada beking siapa hingga Km berani ngomong demikian kepada dirinya (aparat kelurahan), benar-benar berani dia (Km) menantang hukum seakan-akan menunjukan bahwa dirinya orang kuat sehingga bisa kebal hukum.

“ saya ketika datang mengunjungi rumah Mei yang bersebelahan dengan percetakan itu memang sangat mengganggu, dengan suara yang bising dan rumah retak-retak getarannya pun sangat terasa seperti gempa, saya sangat prihatin kepada keluarga Mei” tandasnya beberapa waktu lalu.

Sekilas sesuai pementauan TIM AWDI dalam kasus PT. SGJ yang notabene perusahaan Ilegal (tanpa izin-red), bermula pada tahun 2012 yang mana awalnya bangunan sebelah rumah Mei merupakan untuk gudang penyimpanan barang, namun secara tiba-tiba peruntukan bangunan dirubah menjadi tempat produksi dengan menempatkan 4 unit mesin potong dengan ukuran besar (sebesar Mobil), sehingga akibatnya keluarga Mei pun terganggu dan terampas ketenangan hidupnya sampai orang tua dari suami Mei tidak tahan hidup dan akhirnya mengungsi kerumah anaknya yang lain.

Segala perjuangan Mei untuk mendapatkan solusinya telah dilakukan hingga sekarang, dimulai dari Ketua Rukun Tetanga (RT), Ketua Rukun warga (RW), Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Walikota Jakarta Barat, Gubernur, Ombudsman, HAM, KPK hingga ke Menpan RB RI, namun semuanya seperti buta dan tuli terhadap keluhan permasalahan yang dialami rakyat kecil, hingga saat ini Mei belum mendapatkan solusinya dan menemukan keadilan bagi keluarganya yang di zolimi pengusaha arogan dan penguasa yang korup... (** )

Pewarta : Sonas Karya Purba, Ketua AWDI DPW DKI Jakarta

Kenaikkan BBM(Bahan Bakar Minyak) Kepentingan Rakyat Atau Pemodal?

DPC GMNI Kota Samarinda Mengadakan Diskusi Tentang “Kenaikkan BBM(Bahan Bakar Minyak) Kepentingan Rakyat Atau Pemodal?”

Samarinda, Awdionline.com - 12 Nopember 2014 DPC GMNI Kota Samarinda melakukan konsolidasi tentang “Kenaikkan BBM(Bahan Bakar Minyak) kepentingan rakyat atau kepentingan pemodal?” yang juga dihadiri beberapa organisasi lainnya yakni BEM FTIKOM Unmul, Koma Progresif-SGMK, BEM Faperta Unmul, PPMB (Persatuan Pemuda Muara Badak), SBK-SGBN (Serikat Buruh Kaltim-Sentral Gerakan Buruh Nasional), Perempuan Mahardika, Politik Rakyat, JKMK, BEM KM Universitas Mulawarman, KPO-PRP, GEPAMABA (Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Muara Badak), dan juga IKMA SULTRA (Ikatan Mahasiswa Sulawesi Utara). Konsolidasi dilaksanakan di halaman gedung MPK Universitas Mulawarman pada pukul 15.00 wita sampai 18.00 wita.
    Konsolidasi tersebut berlangsung dinamis dimana semua organisasi yang hadir menyampaikan pandangannya terkait wacana kenaikkan BBM ini. Banyak hal yang dibahas seperti pemotongan subsidi BBM apakah benar merupakan jalan yang tepat untuk menyelesaikan membengkaknya subsidi dari APBN hingga dapat mengalihkan subsidi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan apa benar mafia migas akan merajalela ketika harga BBM tidak dinaikkan.
Berbicara masalah kenaikkan BBM tentu tak bisa terlepas dari sejarah kenaikkan BBM dimana seperti yang kita ketahui bersama setiap wacana ini muncul, pemerintah selalu beralsan ini demi menyelamatkan pembengkakan subsidi APBN berikut data terkait kenaikkan harga BBM :

Wacana untuk menaikkan BBM karena subsidi APBN membengkan semakin memperjelas kegagalan rezim untuk berpihak dengan rakyatnya dan menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan modal negara yang dimana saat ini SDA kita masih dikuasai asing dan juga segelintir borjuasi nasional. Jokowi merupakan bagian dari kelas elit politik, wajar saja ketika ujung-ujungnya lebih berpihak terhadap kepentingan modal. Pada tanggal 27 Agustus 2014, Jokowi selaku Presiden terpilih yang belum dilantik pada saat itu melakukan pertemuan dengan SBY dan meminta agar Pemerintah yang masih dipimpin SBY menikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan dalih menyelamatkan APBN. Hal itu tidak di Indahkan oleh SBY, karena SBY tentu saja tidak ingin mendapatkan citra yang semakin buruk diakhir masa jabatannya apalagi polemik pengesahan UU Pilkada yang disahkan beberapa saat lalu membuat citra SBY selaku orang paling berpengaruh di Partai Demokrat justru tidak bisa berbuat lebih untuk menggagalkan UU Pilkada.

Meski kita ketahui bersama, UU Pilkada ketika masih dalam bentuk rancangan, merupakan rancangan UU yang diusulkan oleh Pemerintah sendiri ke DPR RI, padahal yang memimpin kepala Pemerintahan jelas-jelas sang aktor licik yakni SBY. Bukan hanya Partai Demokrat, Bahkan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih) tidak akan pernah berjuang demi kepentingan rakyat, kalaupun ada itu tidak kurang dari pencitraan belaka guna mengamankan dan meningkatkan akumulasi modal seperti kritikan yang sudah banyak kita dengar sebelumnya. Bahkan isu kenaikkan BBM ini sendiri tentu saja bakal menjadi panggung drama elit untuk saling mengilusi kesadaran rakyat demi mendapatkan dukungannya, dan kita tentu saja tidak bisa menitipkan nasib kita ke mereka dan jalan untuk merubah nasib suatu kaum adalah perjuangan yang dilakukan oleh kaum itu sendiri.
Rezim semakin menunjukkan kepandaiaannya untuk berdalih. Wacana untuk menaikkan bbm ini muncul padahal harga minyak dunia juga saat ini sempat berada pada posisi termurah sejak 4 tahun terakhir yakni harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November 2014, turun US$ 1,45 per barel, menjadi US$ 80,33 per barel (detik.com). Dalih klasik, yakni bocornya APBN kita, menunjukkan secara jelas dimana penguasa dari kalangan elit, selalu saja gagal mengelola anggaran negara yang diperoleh dari hasil eksploitasi alam dan manusia. Sumber daya alam yang melimpah ini hanya di kuasai segelintir elit lokal dan asing. Lihat saja Freeport, dan berbagai macam kekayaan yang lainnya terus dikuasai oleh imprealis (negara penjajah), dan dibantu oleh borjuasi nasional(KIH, KMP, P.Demokrat) yang juga ingin kecipratan sisa-sisa keuntungan yang ada.
Memberangus mafia migas dari persoalan akarnya mulai dari awal produksi hingga hasil produksi (minyak mentah-hingga minyak jadi setelah lifting). Ternyata minyak mentah kita dijual murah oleh pemerintah dan membelinya kembali melalui pihak lain dengan harga yang jauh lebih mahal. Hal ini secara nyata merugikan kita, tetapi anehnya penguasa yang berasal dari para pemilik modal ini justru membesar-besarkan isu mafia migas(kelas bawah) dimana sorotan utamanya hanyalah para penggelap bbm(diperoleh dengan berbagai cara) yang menjualnya kepihak swasta dengan harga murah. Bukankah penggelap bbm ini hanyalah bagian kecil dari persoalan mafia migas seungguhanya yang memang harus diberantas tuntas. Selain itu, Nasionalisasi aset dibawah kontrol rakyat haruslah segera diwujudkan seperti apa yang pernah dilakukan Venezual yang melakukan Nasionalisasi aset dibawah kontrol rakyatnya. 

Berhenti menitipkan nasib, lawan dominasi elit dan simpulkan persatuan gerakan rakyat hingga wacana membangun alat politik alternatif juga sempat mewarnai konsolidasi tersbut. Meski slogan perlawanan masih menjadi pelipur lara ditengah kondisi kaum yang berlawan masih segelintir bagian saja dari seluruh potensi perlawan yang bisa rakyat lakukan guna memberangus Kapitalisme hingga akarnya dan melahirkan sistem baru yang humanis dimana tidak ada penindasan-penghisapan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Hal ini juga sudah pernah dikatakan bung karno melalui pesannya kepada seluruh rakyat Indonesia yakni “Revolusi Belum Selesai”. Kemerdekaan yang diraih pada 17 Agustus 1945 bukanlah puncak kemenangan kita, tetapi itu hanyalah jembatan emas untuk mencapai cita-cita bangsa dan sayangnya dikandaskan oleh Imprealis melalui kaki tangan Soeharto yang menggulingkan Ir.Soekarno dan kembalilah kejayaan Imprealis di Indonesia hingga saat ini.
Konsolidasi yang berakhir hingga magrib menjelang ini pun berakhir dengan kesepakatan organisasi untuk melakukan konsolidasi lanjutan pada tanggal 13 Nopember 2014 pukul 13.30 di Halaman Gedung MPK Universitas Mulawarman. Dan akan melakukan pengupayaan agar semakin banyak organisasi yang bisa terlibat dalam barisan perjuangan rakyat yang revolusioner.

MERDEKA...!!!

300 Ribu Warga Tangerang Tidak Akan Punya Identitas Karna E-KTP Akan Dihentikan Sementara

300 Ribu Warga Tangerang Tidak Akan Punya Identitas Karna E-KTP Akan Dihentikan Sementara

Tangerang, Awdionline.com - Kementerian Dalam Negeri menghentikan sementara pencetakan fisik e-KTP hingga 1 Desember 2014. Namun masa berlaku KTP manual akan habis pada 31 Desember mendatang. Sementara hingga saat ini sebanyak 353.680 warga Kota Tangerang belum mempunyai  e-KTP.

"Pusing, hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri tidak menambah kebijakan untuk memperpanjang waktu masa berlaku KTP manual ini, belum lagi e-KTP diberhentikan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Erlan Rusnarlan, Senin (10/11).

Dikatakan, Erlan sebanyak 353.680 warga masih menggunakan KTP manual. Apabila Kemendagri tidak memberikan perpanjangan waktu KTP manual, dipastikan mereka ini tidak memiliki identitas kartu kependudukan yang sah.pungkasnya

"Kalau tidak diperpanjang, warga yang belum punya e-ktp pasti  akan susah, pasalnya KTP manual mereka mati dan ini akan menyulitkan kalau mereka akan menggunakan KTP sebagai bahan administrasi lain," tuturnya.

Berdasarkan data Disdukcapil, setidaknya ada 15.710 warga Kota Tangerang sudah melakukan perekaman e-KTP, akan tetapi hingga saat ini warga belum menerima fisik e-KTP karena masih dicetak di -Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, sebanyak 327.970 warga belum melakukan perekaman e-KTP. Bila ditambah jumlah pindahan, remaja yang akan memasuki usia 17 tahun pada Desember nanti yang dipresiksi mencapai 10.000 orang, maka diperkiraman 337.970 warga juga belum memiliki e-KTP.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah juga mengaku bingung dengan pemberhentian sementara program e-KTP oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Padahal, Pemkot Tangerang sudah berupaya semaksimal mungkin mengumpulkan warga untuk melakukan perekaman e-KTP.

"Kami harap agar pemberhantian proyek e-KTP tidak terlalu lama. Sebab, Pemkot Tangerang ingin  menuntaskan secara cepat sebelum tahun depan. Program-program pusat jangan membingungkan masyarakat," ujarnya.(M.zakaria-zecky/euis.H/sri kresnawati/suhari.G)

Puluhan Wartawan Demo Di Tangerang City...

Puluhan Wartawan Demo Di Tangerang City Tuntut Pelaku Pengeroyokan Dipecat Dan Dihukum

Empat Orang Penganiaya Wartawan Diringkus Polisi

Tangerang, KBAwdi - Kepolisian Polres Metro Tangerang langsung mengamankan empat orang pelaku penganiayaan wartawan saat meliput aksi kebakaran di bedeng yang berdekatan dengan kawasan Mall Tangerang City, (5/11) lalu. Para pelaku bakal dijerat Pasal 170 Jo Undang-Undang Pers.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang AKBP Sukamto mengatakan, pihaknya sudah menahan dan menetapkan tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap wartawan oleh oknum Security Mall Tangerang City.

Empat orang yang diamankan tersebut berinisial KD, RS, UR dan UN. Mereka terang Sutarmo akan dikenakan Pasal 170 KUHP Jo Undang-undang Pers. “Mereka sudah ditahan. Kami langsung menangkap para pelaku setelah laporan diterima,” ujarnya Kamis (6/11).

Menurut Sutarmo penetapan sebagai tersangka setelah  dilakukan pemeriksaan korban, saksi secara marathon di ruang penyidik Polres Metro Tangerang kota.

Sutarmo mengatakan saat ini pihaknya hanya tinggal melengkapi berkas untuk menyerahkan pelaku beserta barang bukti ke kejaksaan untuk dilakukan sidang. “Kami berjanji kasus penganiayaan terhadap wartawan ini akan diusut tuntas,” unkap nya.

Terpisah, pasca terjadinya penganiayaan terhadap wartawan, puluhan rekan seprofesi melakukan aksi demonstrasi ke kawasan Mall Tangerang City.

Aksi demo ini sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum dalam peliputan yang dilakukan wartawan. Fahrul Roji, wartawan Metro TV mengatakan aksi demo yang dilakukan merupakan bentuk dukungan moral dan juga desakan kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini.

Kepada pengelola Tangerang City, aksi ini juga dilakukan sebagai bentuk agar pengelola lebih selektif dan tidak sembarangan menempatkan pekerja yang malah berujung pada aksi anarkis.

“Manajemen Tangcity juga harus bertanggung jawab atas hal ini. Mereka harus berani memberikan tindakan tegas,” ujarnya.

Sementara itu, Building Manager Tangcity Mall, Wina Andriyani mengatakan meminta maaf atas tindakan Security yang melakukan aksi penganiayaan saat wartawan melakukan aksi peliputan.

Wina sendiri menjamin akan memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku.“Pasti akan kami pecat. Kami meminta maaf atas kasus ini,” kata Wina.

Untuk diketahui, aksi kekerasan terhadap wartawan di kawasan Tangerang City mall saat melakukan aksi peliputan bukan kali ini saja terjadi. Beberapa waktu lalu saat terjadi kericuhan saat pembukaan slah satu lokasi karaoke di kawasan ruko Mall Tangerang City, beberapa rekan jurnalis juga mengalami penganiayaan dan intimidasi.

Saat INDOPOS mempertanyakan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh Security kawasan Tangcity Mall merupakan bagian dari sistem kerja atau protap yang diberlakukan, Wina membantah. Menurutnya tidak benar pihaknya memberlakukan protap untuk mengusir wartawan setiap ada aksi kericuhan di kawasan tersebut.

“Tidak benar. Itu bukan sistem. Itu hanya ulah oknum dan kesalahfahaman saja,” ungkapnya.( M.zakaria-zecky/euis.H/sri kresnawati/suhari.G )

DUGAAN KEJAHATAN KADES GEMPOLSARI SIDOARJO SEMAKIN TERKUAK

Sidoarjo, AWDIonline.com - Perjalanan panjang Kasus penyelewengan Tanah Kas Desa ( TKD ) di Desa Gempolsari Sidoarjo semakin terbuka lebar dan mendekati titik terang.  Siapa saja yang bakal di jadikan tersangka Gempolsari Gate, Kita tunggu Keputusan dari hasil Penyidikan dan kerja keras pihak Penegak hukum Sidoarjo.

Gempolsari Gate berawal dari sebuah Kejahatan Birokrasi Desa yang berakhir pada sebuah Konspirasi Kejahatan Lintas Instansi tekait lolosnya Verifikasi berkas milik Warag Gempolsari yang Riwayat aslinya adalah sebidang Tanah Kas Desa( TKD ) Persil 69 Letter C Nom. 10 yang di Rekayasa sedemikian rupa kemudian di Atas Namakan MARSALI salah satu Ustad dan Tokoh Agama di Desa Gempolsari Sidoarjo untuk di Jual kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ( BPLS ) sebagai Konpensasi / Ganti Rugi Lumpur Sidoarjo.  Modus Kejahatan TKD yang dilakukan oleh TRIO HULK ( Haris, Lukman, Karim ) dan MARSALI terbilang sangat berani, mencuri kesempatan demi keuntungan kelompoknya..  Hampir tidak ada satupun Kepala Desa yang berani melakukan Hal demikian sebab, pada dasarnya seorang Kepala Desa pastilah sudah paham betul tentang Birokrasi Desa dan Dasar Hukum Perundang undangan Pertanahan Desa apalagi yang menyangkut Tanah ASSET milik Desa.  Akan tetapi Hal seperti itu tidak berlaku bagi ABDUL HARIS Kepala Desa Gempolsari yang sengaja meletakkan Martabat dan Jabatannya sebagai Kepala Desa dan meremehkan sendi sendi Hukum yang berlaku di Republik ini hingga Nekat melakukan tindakan melawan hukum.

Dari hasil investigasi Media ini, Kades ABDUL HARIS sering melakukan Perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Kepala Desa.  Jarang dan hampir tidak pernah berada di Balai Desa sehingga warga merasa kesulitan menemui jika ada keperluan mendesak    Semua Aktivitas kerja terutama yang memerlukan tanda tangannya jadi terhambat dikarenakan dikerjakan di rumah.    Semestinya dengan adanya Kasus TKD Gempolsari, sebagai Kepala Desa, Ia ambil sikap Proaktif terhadap kasus tersebut bukan malah MENGHAMBAT dan MEMPERSULIT Penyelidikan dan Penyidikan pihak Kejari Sidoarjo.  Perbuatan Kades HARIS yang selalu BERBELIT dan BERKELIT sewaktu diminta oleh Bidang Pidana Khusus ( Pidsus ) Kejari untuk menunjukkan buku KRETEK dan BUKU LETTER C DESA yang Dia simpan, bahkan berani pula mensabotase Surat panggilan dari Kejari Sidoarjo untuk para saksi dari Warga juga Surat panggilan untuk Perangkat Desa selalu tidak diberikan kepada yang bersangkutan.  Perbuatan tersebut sudah menunjukkan ketakutannya jika kejahatannya di bongkar oleh Warga dan Perangkatnya.  Kejari Sidoarjo tidak tinggal diam dan akhirnya melakukan penjemputan terhadap Perangkat Desa tersebut untuk dimintai keterangan.  

Dugaan Kejahatan Gempolsari Gate semakin Jelas setelah bidang Pidana Khusus Kejari Sidoarjo memeriksa sekitar 22 orang saksi.  Sampai berita ini diturunkan, Gempolsari Gate semakin dipertajam penyidikannya oleh Bidang Pidana Khusus ( Pidsus ) Kejari Sidoarjo dan terus dilakukan pengembangan kasus ini.  Warga Gempolsari jadi bersemangat karena merasa laporannya ditanggapi Serius oleh Kejari Sidoarjo khususnya Bidang Pidana Khusus ( Pidsus ) yang telah menunjukkan Profesionalitas kerjanya dalam menegakkan Supremasi hukum di wilayah hukum Sidoarjo.        
(Aria Yudha)

KADES GEMPOLSARI, KEPSEK, KETUA YAYASAN dan KOMITE MI AL HUDA JUAL TKD KE BPLS

KADES GEMPOLSARI, KEPSEK, KETUA YAYASAN dan KETUA  KOMITE MI AL HUDA JUAL TKD KE BPLS

Sidoarjo, AWDIonline.com - Gempolsari adalah Desa yang tak pernah sepi dari Kasus Kejahatan Birokrasi Desa seperti, Pungutan liar kepada Warga yang dilakukan oleh Team Verifikasi bentukan Kepala Desa ABDUL HARIS, yang dijadikan objek PUNGLI adalah Berkas pengajuan Ganti Rugi Lumpur Sidoarjo dan juga di Sinyalir telah melakukan transaksi Jual Beli beberapa Tanah Milik Desa kepada pihak Lain  Team Investigasi Media ini terus menggali Informasi kasus tersebut di Ds. Gempolsari, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo Jawa Timur.

Dari hasil Investigasi Team Media ini menemukan adanya Dugaan PENYELEWENGAN ASSET MILIK DESA ( TKD ) Gempolsari yang dijual kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS ).    TKD, Tanah Milik Desa dalam buku Letter C No. 10 Persil Nomer 74D Klas II seluas 700 M2 yang berada di  Dsn. Gempol Gunting, di atas Tanah tersebut berdiri Sebuah bangunan Sekolah M I AL-HUDHA, sekarang jadi Gejolak Serius di Masyarakat Desa dan jika di biarkan bisa jadi Bom waktu

Tanah Asset Milik Desa ini, pernah dijadikan Sengketa pada Tahun 2010.  Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Sda.  Secara Hukum, Pengadilan telah memenangkan tergugat Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Gempolsari dan tergugat Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Gempolsari Sidoarjo dengan bukti kuat berupa :
- Fotocopy Letter C No. 10 Persil 74 D Kelas II dari Catatan tahun 1950 bahwa, Persil sengketa tercatat pada Buku Letter C No. 10 Persil 74 D Klas II Seluas 700 M2 tertulis milik Desa sejak tahun 1950.
- Fotocopy Letter C No. 10 Persil 74 D Kelas II, dari Catatan tahun 1960 bahwa, Persil sengketa tercatat pada Buku Letter C No. 10 Persil 74 D kelas II. seluas 700 M2 tertulis milik Desa pada tahun 1960 sampai sekarang.
- Fotocopy Buku Krawang Desa kepemilikan tanah Warga Desa Gempolsari, khususnya dalam daftar Persil No. 74 D Letter C No. 10 seluas 700 M2 tertulis atas nama Desa Gempolsari Tanggulangin Sidoarjo.

Jelas sudah bahwa Tanah yang dipakai Sekolah MI Al-Huda adalah TANAH MILIK DESA Gempolsari namun pada kasus sekarang ini justru Ketua Yayasan MI AL HUDA, Ir. AHMAD LUKMAN, Kepala Sekolah MI AL HUDA, H. SUNARI S Pd dan Ketua Komite sekolah, Ir. NURIL HUDA bersama Kepala Desa ABDUL HARIS di Duga telah bersama sama melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Merekayasa Status Persil 74 D sedemikian rupa sehingga Status Persil 74 D tersebut berpindah Hak kepemilikan Atas Nama KUSAINI yang masih kerabat Ir. NURIL HUDA yang kemudian diajukan Konpensasi / Ganti rugi Lumpur Sidoarjo kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ( BPLS ).  Dugaan Manipulasi Data TKD Persil 74 D yang dilakukan Para Bandit Gempolsari ini terbilang sangat rapi karena tidak melibatkan warga juga tidak ada Musyawarah Desa, Jual Beli pun dilakukan dibawah Tangan sebagai formalitas untuk menguatkan berkas kepada Team Verifikasi BPLS dan akhirnya berkas tersebut dibayar lunas oleh BPLS Rp. 700Jt.

H. SUNARI. S Pd, Kepala Sekolah MI AL HUDA, MENGAKUI,,, ketika Team Investigasi Media ini Konfirmasi di Rumahnya beberapa bulan lulu dan mengatakan bahwa, "SEMUA REKAYASA., PEMALSUAN dan TRANSAKSI JUAL BELI Persil 74 D hingga Muncul Atas Nama KUSAINI( kerabat Nuril Huda ) yang Melakukan adalah Ketua Yayasan,  Ir. AHMAD LUKMAN, ketua Komite sekolah MI AL HUDA, Ir. NURIL HUDA dan Kepala Desa, ABDUL HARIS  ,,,, itu sudah dilakukan rapat pengurus Yayasan, Komite Sekolahan bersama Kepala Desa.  Apakah sudah di Musyawarahkan dengan Warga, Tokoh Masyarakat, apakah BPD juga dilibatkan dalam musyawarah ? SAYA,,, Sebagai Kepala Sekolah tidak tahu dan tidak mengerti apa apa dalam Masalah ini,,, Ucap SUNARI. S Pd yang juga seorang Uztad dan tokoh Agama.    Tidak seharusnya KEBIJAKAN dan KESEWENANGAN Seorang Kepala Desa maupun Sekelompok Orang yang berkompetensi dengan Sekolah Madrasah AL HUDA memaksakan kehendak kelompoknya, Tanpa berdasar Musyawarah Desa untuk mencari MUFAKAT dan jalan terbaik untuk Masyarakat dan lingkungannya. 

Penyelewengan dan Manipulasi Data Riwayat TKD Persil 74D di Ds. Gempolsari tersebut, sampai berita ini diturunkan belum ada satupun Penegak hukum yang menyikapi.  Kasus ini satu paket dengan Gempolsari Gate.  Hanya saja kasus TKD Persil 69 Letter C No. 10 yang diatas namakan MARSALI Sudah ditindak lanjuti oleh Kejari Sidoarjo dan berkasnya sekarang dalam penanganan Bidang Pidana Khusus (Pidsus ) kejari Sidoarjo dalam status  Gelar Perkara.
( Aria Yudha )

Mengenal lebih Jauh, Wisata Hutan Mangrove

Mengenal lebih Jauh, Wisata Hutan Mangrove

Banyuwangi Awdionline.com - Hutan mangrove yang terletak di teluk pang pang Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, sangat berperan dalam mendukung aktivitas mata pencaharian masyarakat Desa kedungasri yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan pencari kerang. Karena mangrove berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan, udang, dan biota laut lainya. Sabtu (18/10).
Kini aktifitas perekonomian yang telah berkembang di sekitar kawasan hutan mangrove teluk pang pang mulai terlihat seperti adanya tambak udang dan banjang.

Selain itu keberadaan hutan mangrove di teluk pang pang juga dapat mencegah abrasi, mereduksi gelombang laut yang pasang. Tsunami dan angin. Keberadaan mangrove dapat menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi daya reduksi tersebut
Keberadaan hutan mangrove tidak hanya sebagai tempat mencari ikan namun juga untuk destinasi wisata. Khususnya bagi masyarakat Kecamatan Tegaldlimo, Peran serta pemerintah dalam hal ini sangat di harapkan untuk meningkatkan kwalitas dan kwantitas sumber daya manusia.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dan sadar wisata serta kerja sama kelembagaan dalam rangka mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan karena hutan mangrove dapat di jadikan sebagai obyek wisata alam di Banyuwangi ini.
“Hal ini di cetuskan pula oleh Kepala Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Sunaryo  ketika di konfirmasi menuturkan "Sementara ini kita masih menata kesiapan warga mas. Saya tidak ingin nantinya ketika obyek wisata ini terbangun hanya kalangan tertentu yang dapat menikmati hasilnya. Namun yang saya inginkan semua aspek masyarakat dapat menikmati semua itu" ungkap kades
Dan sekarang ini kita juga masih mengupayakan sarana perbaikan jalan guna memudahkan para wisatawan menuju hitan mangrove nanti" imbuhnya  (din)

Kades Gempolsari Berkelit Saat Pidsus Kejari Sidoarjo Minta Buku Letter C Desa

Abdul Haris, Kades Gempol Sari

Sidoarjo, AWDIonline.com
Kasus TKD Gempolsari Sidoarjo "GEMPOLSARI GATE " dalam waktu dekat ini akan dilakukan EKSPOS / GELAR PERKARA oleh Bidang Pidana Khusus Kejari Sidoarjo. Team investigasi Media ini terus monitoring perkembangan kasus tersebut, setelah ditelusuri penyebab lambannya proses hukum terhadap Gempolsari Gate, Team AWDI menemukan Penyebabnya bukan semata karena kinerja Bidang Pidana Khusus ( Pidsus ) yang lamban namun faktor utamanya juga disebabkan oleh ulah para terduga yang tidak Kooperatif terhadap surat panggilan dari Kejari Sidoarjo.  Para terduga inilah yang menghambat jalannya proses penyelidikan maupun penyidikan.  Mereka selalu berdalih jika di panggil oleh Bidang Pidana Khusus Kejari Sidoarjo untuk di mintai keterangan terkait Kasus TKD Gempolsari.  Para terduga tersebut, diantaranya adalah Boss Gempolsari Gate, ABDUL HARIS.  Selaku Kepala Desa Gempolsari, ABDUL HARIS selalu menunjukkan sikap tidak kooperatif, selalu berkelit dan berbelit jika dimintai keterangan dan ditanya perihal keberadaan Buku KRETEK dan BUKU LETTER C Desa Gempolsari.  Sikap Arogansi ABDUL HARIS bagaikan seorang Pejabat Eksekutif yang kebal dan sulit tersentuh oleh hukum dan INGAT, Hukum tidak mengenal siapapun.  Kades Arogan ini memang buta dengan Hukum sehingga Hukum dianggapnya bisa dibeli dengan Puluhan bahkan Ratusan Juta uang dari hasil Upeti pembayarani Ganti Rugi Warga Gempolsari.  

Sikap Sombong dan Arogansi seorang ABDUL HARIS terlihat saat memenuhi panggilan Kejari Sidoarjo, dengan gaya super sibuk bagaikan Anggota Dewan, namun kelihatan kebingungan menjawab pertanyaan Jaksa penyidik tentang TKD Persil 69.  Untuk mempercepat waktu dihadapan penyidik, HARIS selalu berdalih ada pertemuan dengan seseorang, di lain waktu beralasan dipanggil Bupati Sidoarjo.  Semua alasan dipakai untuk mengelabuhi Korp Adhyaksa ini sehingga pihak Jaksa Penyidik tidak diberi kesempatan waktu untuk mengorek keterangan dari Kades HARIS.  Semua itu hanya alibi dan Tipu daya yang dilakukan Kades HARIS untuk menutupi Kejahatannya.  Sama halnya dengan Tiga terduga lainnya yang tidak mengindahkan panggilan kejari, Ke Tiganya adalah Ir. ACHMAD LUKMAN, ABDUL KARIM SH dan MARSALI.

Meskipun dalam hitungan Hari Pidana Khusus akan melakukan Ekspos / Gelar Perkara, hal itu bukan Suatu jaminan bahwa Gempolsari Gate segera di Eksekusi.  Kades HARIS sangat Cerdik dan Licik, setiap Harinya hampir tidak pernah memasuki ruang kerjanya di Balai Desa sehingga Warga merasa kesulitan menemui jika ada keperluan dengan Kadesnya.  Informasi yang didapat Team AWDI dari beberapa Perangkat Desa mengatakan,, semua Berkas, Data dan Arsip Desa yang terkait dengan kasus TKD persil 69 Gempolsari dibawa oleh Kades HARIS untuk diamankan bahkan mungkin sudah di musnahkan untuk menghilangkan Bukti Kejahatannya.  Warga Gempolsari seharusnya mensuport Kades ABDUL HARIS supaya segera menyerahkan Buku Kretek dan Buku Letter C milik Desa sesuai permintaan Jaksa penyidik agar, permasalahan bisa terselesaikan tanpa harus diminta paksa apalagi sampai terjadi Penggeledahan oleh Aparat penegak hukum.
( Aria @ Rudy )

Pergelaran Internasional Tour De Banyuwangi Ijen Akan Dimulai

Pergelaran Internasional Tour De Banyuwangi Ijen Akan Dimulai

Banyuwangi,  Awdi Online.com -  Pergelaran International Tour de Banyuwangi Ijen (ITdBI) kembali digelar setelah sukses diselenggarakan sebanyak dua kali sejak 2012. Tahun ini, ITdBI dihelat selama empat hari pada 16 – 19 Oktober 2014 dan masuk dalam rangkaian agenda Banyuwangi Festival yang merupakan ajang pariwisata kabupaten berjuluk The Sunrise of Java itu.
ITdBI tahun ini menempuh empat etape dengan total panjang rute sejauh 622 kilometer yang melewati 24 kecamatan di Banyuwangi. ”Dengan melewati berbagai kawasan di Banyuwangi, kami ingin menunjukkan keramahan warga dan keindahan alam yang ada di daerah kami. Ini sesuai dengan konsep sport tourism ITdBI di mana ajang olahraga berpadu dengan strategi pengembangan pariwisata,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Event balap sepeda yang sudah masuk agenda rutin (calendar of event) Persatuan Balap Sepeda Internasional Internasional (Union Cycliste Internationale/UCI) ini akan diikuti para pebalap dari 14 negara, yaitu Perancis, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Iran, Spanyol, Malaysia, Filipina, Australia, Belanda, Brunei Darussalam, Denmark, dan Indonesia.
Mereka tergabung ke dalam 20 tim yang terdiri atas 14 tim luar negeri dan 6 tim dalam negeri. "Dibanding tahun 2013 lalu, tahun ini pesertanya meningkat. Dulu hanya 12 tim internasional dan 6 tim asal Indonesia,” kata Race Director ITdBI dari UCI, Jamaludin Mahmood.
Tim continental yang akan berkompetisi di ajang ini di antaranya adalah Aisan Racing Team (Jepang), Tabriz Petrochemical Team, Pishgaman Yazd Cycling Team (Iran), Matrix Powertag (Jepang), Singha Infinite Cycling Team (Thailand), TSR Continental Team (Iran), Pegasus Continental Cycling (Indonesia), dan Team 7 Eleven Road Bike Philippines (Filipina).
Timnas negara lain yang turut bertanding antara lain Malaysia National Team dan Denmark National Team.
Adapun tim Indonesia yang akan bertanding antara lain Pegasus Continental Cycling Team, Banyuwangi Road Cycling Club dan United Bike Kencana (UBK).
Jamaludin mengatakan, ITdBI yang berada di kelas 2.2 ternyata sudah mulai mencuri perhatian tim balap sepeda internasional. Mengingat pada tanggal yang sama ada dua event balap sepeda di Jepang dan Cina, namun sejumlah tim papan atas dan pebalap sepeda Asia "Raja Tanjakan" memilih mengikuti ITdBI.
Nama-nama punggawa balap sepeda seperti Gader Mizbhani, Mirsamad Pourseyedigolakhoir, pebalap terbaik Asia dari Iran serta Oscar Pujol Munoz asal Spanyol semua menyatakan siap beradu pancal menaklukan kemiringan lereng Gunung Ijen yang mencapai 45'.
Dikatakan Chairman ITdBI, Guntur Priambodo ajang balap sepeda tahun ini dipastikan akan lebih kompetitif. Karena Raja tanjakan Asia juara 1 hingga 3 dipastikan turun di event ini.
"Secara keseluruhan kualitas pembalap akan meningkat. Mishbani, Mirsamad, dan Munoz akan berjuang di tanjakan Ijen, yang masuk horse class. Bahkan tim Aisan Jepang yang terkenal di rute flat, telah menyiapkan khusus jagoan tanjakan untuk ikut bertarung di lereng neraka Ijen. Mereka siap bertarung dengan pebalap Iran yang spesialis KOM (King of Mountain-red)," ujar Guntur yang Ketua Umum Pengprov Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI) Jawa Timur.
Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Banyuwangi Choirulloh menjelaskan, pada etape pertama para pebalap akan menempuh jarak 180,78 kilometer dengan start dari Pendopo Kabupaten Banyuwangi menuju Pantai Pulau Merah. Rute yang akan dilalui etape pertama ini cukup menarik, sepanjang jalan ada hamparan sawah dan pertanian yang cukup luas, dan finish di Pantai Pulau Merah. Pantai Pulau Merah, sebuah pantai indah dengan hamparan pasir putih dan ombak menawan. Pantai tersebut menjadi destinasi andalan Banyuwangi dan rutin dijadikan tempat kompetisi selancar internasional.
"Rute hari pertama ini adalah rute pemanasan. Mengawali balapan dengan rute flat, para pembalap di rute ini juga akan melewati sejumlah tanjakan di kawasan kaki Gunung Ijen. Mulai dari Kemiren, Kalibendo, Jambu, Licin, hingga Pakel. Lalu mereka akan menempuh rute flat yang cukup panjang hingga Pulau Merah," papar Khoirullah.
Etape kedua yang merupakan rute flat, para pebalap akan menempuh jarak 100 kilometer. Para rider ini akan melintasi jalanan di kawasan sisi Selatan Banyuwangi. Melintasi sawah, dan sungai yang berkelok-kelok sepanjang jalan, tepatnya sungai Kebondalem - Bangorejo.
Rute ini diawali dari terminal Jajag dan finish di Lapangan Maron, Genteng yang harus memutar dulu melewati Dasri - Karangdoro- Kebondalem - Bangorejo menuju Purwoharjo dan kembali ke Rogojampi, Songgon untuk ke Genteng.
"Ini merupakan rute recovery setelah sehari sebelumnya mereka melewati sejumlah tanjakan dan rute yang panjang. Di rute ini tidak ada tanjakan hanya rute flat yang pendek," terang Guntur.
Baru nanti di etape ketiga, lanjut Guntur, para rider akan jatuh bangun dan berjuang habis-habisan. Karena etape ketiga adalah etape ”neraka” dengan jarak 201,7 kilometer. Para pebalap di etape ini akan memulai balapan start di Kecamatan Muncar dan finish di Paltuding, Ijen.
Mereka di etape ketiga ini akan melewati 14 kecamatan yang ada di Banyuwangi, di mana di akhir etape bakal ”disiksa” tanjakan Ijen yang luar biasa menantang. Di lereng erek-erek Ijen, mereka akan beradu pancal dengan kemiringan mencapai 45'. Gunung Ijen memiliki ketinggian 2.799 mdpl. 
"Etape 3 bisa disebut etape neraka karena selain rute terpanjang, para rider dipaksa menaklukkan lereng Ijen yang dianggap sebagai salah satu tanjakan balap sepeda paling ekstrem di Asia. Sangat menguras tenaga. Saya kira, tidak semua pebalap mampu menyelesaikan etape ini," kata Guntur yang juga Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi.
Etape ketiga ini diyakini Guntur juga sebagai babak yang menentukan. Para raja tanjakan akan berjuang habis-habisan di etape ini. Poin mereka sangat ditentukan di sini.
"Etape ini bisa sebagai penentu poin. Kalau selisih poin jawara di etape satu dan dua tipis, dipastikan jawara di etape tiga ini akal sebagai pemenang ITdBI," terang Guntur.
Terakhir di etape empat, para pebalap akan kembali menempuh rute flat sepanjang 140,5 kilometer dengan rute dari Kecamatan Kalibaru dan finish di kantor Pemkab Banyuwangi.
"Saat di kota Banyuwangi nanti, para pembalap akan menempuh criterium race dengan mengelilingi kota sepanjang 5 kilometer sebanyak 15 kali putaran," kata Guntur.
Choirulloh menambahkan, event ITdBI akan memperebutkan hadiah Rp 700 juta dengan beberapa kategori. Klasemen umum individual (Yellow Jersey), Green Jersey (best sprint classification), White Jersey (best Indonesian rider) dan red jersey untuk juara umum tanjakan (best KOM).
Seluruh persiapan dalam menyelenggarakan even ITdBI ini, menurut Choirulloh, hampir sempurna. “Semua persiapan mulai perlengkapan yang dibutuhkan peserta, akomodasi hingga rute sudah 90 persen. Tinggal bagaimana kelancaran penyelenggaraan saat kompetisi berlangsung,”  kata dia. (tim)

TKI Banyuwangi, Meninggal Di Arab Saudi

TKI Banyuwangi, Meninggal Di Arab Saudi

Banyuwangi, Awdionline.com - Datangnya jenazah almarhum Misturiyanto (45) TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Arab Saudi warga Dusun Sumberjeruk Rt 01 Rw 03 Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, saat tiba di rumah duka. Isak tangis mewarnai keluarga korban. (11/10).
Ketika dikonfirmasi Wartwan ketua Buruh Migran banyuwangi, mengatakan Jenazah Almarhum Misturiyanto meninggal di Arab Saudi pada hari selasa 29 Sebtember pukul 04 : 00 waktu Indonesia. Dan almarhum tertahan selama sepekan, karena menunggu proses administrasi selesai di lakukan. "jelas Mariatul Qibtiah.
Qibtiah menambahkan almarhum Misturiyanto bekerja di luar negeri selama kurang lebih 10 tahun bersama istri tercintanya bernama Nurmala Ika Dewi (35). Di duga kuat penyebab kematian almarhum dikarenakan penyakit lambung yang di deritanya baru - baru ini dan meninggal setelah di rawat di rumah sakit kota Jeedah selama 4 hari. "Misturiyanto meninggal karena sakit lambung." urainya.

“Jenazah Misturiyanto di berangkatkan dari Jeedah menuju Juanda pada Kamis malam (9/10) pukul 02 : 00 waktu Indonesia. Jenazah tiba di rumah duka pada hari Sabtu (11/10) pukul 08 : 00 Wib. Dan di kebumikan di areal pemakaman dusun setempat.

Sementara itu terkait hak - hak almarhum selama menjadi TKI menurut menurut Mariatul Qibtiah mengatakan akan segera di urus bersama keluarga almarhum yang bekerja sama dengan Dinsosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Banyuwangi.

Kadissosnakertran tidak hadir. Kemungkinan beliau datang ke kediaman almarhum hari senin untuk memberikan santunan sekaligus mengurus hak - hak almarhum." pungkasnya. (Tim)

Dua Pemuda Pengedar Ganja Di Bekuk Polsek Batu Ceper

Dua Pemuda Pengedar Ganja Di Bekuk Polsek Batu Ceper

Tangerang, Awdi online.com - Petugas berhasil menangkap dua pengedar yang diketahui menjadi penyuplai narkotika jenis ganja bagi kalangan pemuda.
Diketahui, kedua pelaku masing-masing berinisial F, warga Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper serta AB, warga Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Kapolsek Batu Ceper AKP Teddy Rachesna mengatakan kedua pengedar barang haram tersebut, ditangkap beserta barang bukti 3 kilogram ganja kering siap edar, di rumahnya masing-masing. "Jadi, mereka memang sudah menjadi incaran kami, karena banyaknya laporan dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba," katanya saat menggelar hasil tangkapan itu di Mapolsek Batu Ceper, Rabu (1/10) siang.

Atas laporan itu, jajarannya langsung melakukan penyelidikan. Petugas lantas menyamar sebagai pembeli, dan langsung meringkus pelaku. Teddy juga mengatakan, keduanya mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial T, yang saat ini tengah dalam pengejaran (DPO).

"Tersangka T yang memerintahkan orang untuk mengirimkan ganja tersebut kepada tersangka F dan AB," kata Teddy kembali. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Batu Ceper Ipda Nurjaya menjelaskan tersangka yang pertama ditangkap adalah F di rumahnya di Poris Gaga, Batu Ceper Kota Tangerang.

Setelah dilakukan pengembangan petugas akhirnya berhasil mengamankan tersangka AB di rumahnya di Cipondoh, Kota Tangerang. "Dari tangan tersagka F kami berhasil mengamankan ganja seberat 1,2 kg yang disimpan dalam tas ransel, kamudian dari tangan tersangka AB kami mengamankan ganja seberat 0,6 kg," lanjut Nurjaya.

Atas perbuatannya, kini tersangka F dan AB dijerat pasal 114 ayat 2 mengenai pengedaran narkoba jenis ganja dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. ( H R A )