Batas waktu bagi penyelesaian konflik yang melanda sepak bola
nasional tinggal hitungan hari. Pada 10 Desember 2012 nanti, PSSI
dituntut untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Mampukah
Indonesia lepas dari sanksi FIFA?
Kisruh yang melanda sepak bola
Indonesia memang bukan hal yang baru. Sudah hampir dua tahun, PSSI
dilanda dualisme, baik kompetisi maupun organisasi. Masalah bahkan juga
merembet hingga ke timnas.
AFC sebenarnya sudah berusaha membantu
Indonesia untuk menyelesaikan konflik ini. Melalui pembentukan tim Task
Force, AFC dan FIFA berhasil membujuk kedua pihak untuk duduk bersama.
Hasilnya, adalah ditandatanganinya MoU yang menjadi rujukan bersama
dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Salah satu poinnya adalah
membentuk Joint Committee yang dihuni perwakilan dari kedua kubu.
Meski
demikian, penyelesaian konflik ternyata tak semudah membalik telapak
tangan. Pasalnya, JC yang dibentuk tidak bisa bekerja maksimal. Rapat
yang berjalan kerap berujung deadlock. Belakangan, tiga wakil dari PSSI,
termasuk ketua JC, Todung Mulya Lubis memutuskan untuk mengundurkan
diri dan digantikan tiga orang baru.
"Sehancur-hancurnya PSSI
dulu tidak pernah sampai seperti sekarang ini," kata Ketua Asosiasi
Pelatih Sepak Bola Indonesia (APSI) GH Sutedjo kepada wartawan, Rabu, 5
Desember 2012. "Dulu tidak ada dua PSSI. Kalau pun ada konflik itu hanya
dinamika organisasi saja," beber ketua Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI
Jakarta Timur itu.
Melihat situasi yang tak kunjung membaik, APSI
pun mengeluarkan 6 butir pernyataan sikap mereka. Salah satunya adalah
mendesak agar FIFA dan AFC segera mengeluarkan sikap tegas terhadap
Indonesia.
"Kalau mau disanksi, ya disanksi sekalian," beber GH
Sutedjo. Menurutnya, sikap setengah-setengah dari FIFA dalam menyikapi
sepak bola Indonesia justru membuat situasi semakin tak menentu.
Menteri
Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng telah menerima surat
dari FIFA. Dalam surat tersebut, FIFA menyatakan tidak melihat ada
perkembangan yang signifikan terhadap penyelesaian kisruh yang melanda
PSSI meski sudah ada MoU yang telah disepakati kedua pihak yang
bertikai--PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin dan PSSI pimpinan La Nyalla
Mattalitti atau yang disebut juga Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia
(KPSI).
"Deadline dari FIFA sampai 10 Desember dan FIFA akan
bersidang tanggal 14. Jika tidak ada kemajuan, maka sanksi akan
diberikan kepada Indonesia dan tidak jelas batasnya sampai kapan," ujar
Andi usai memanggil perwakilan KPSI dan PSSI, Rabu, 5 Desember 2012.
Menerima
ultimatum dari FIFA, Andi tak ingin bertindak gegabah. Politisi partai
Demokrat itu kemudian meminta masukan dari berbagai pihak, seperti Ketua
Umum KONI, Tono Suratman, Ketua KOI, Rita Subowo, mantan Ketua Komite
Normalisasi, Agum Gumelar, dan para pengamat. Andi tak ingin salah
langkah dalam menyikapi surat FIFA.
Selain itu kedua pihak juga
sepakat menggelar satu kongres sebelum 10 Desember 2012 dan akan
dihadiri oleh voters KLB Solo. Ini sesuai dengan poin yang tercantum
pada MoU. Kedua pihak juga bersedia menyelesaikan seluruh poin yang
tertuang dalam MoU. Menurut Andi, finalisasinya akan ditentukan dalam
rapat JC, Rabu malam.
Andi sangat berharap dengan kesungguhan
kedua belah pihak dalam menjalankan seluruh isi MoU agar Indonesia
terhindar dari sanksi. Tak lupa, Andi juga akan mengawal jalannya rapat
JC dan mengancam akan bertindak sesuai undang-undang bila rapat kembali
deadlock.
Sayang Andi enggan merinci bentuk kewenangan itu. "Yang
jelas pada waktu lalu pemerintah sudah pernah menggunakan kewenangannya
dengan tegas," sambung mantan jubir presiden itu.
Rapat Joint Committee
Sementara
itu, beban berat kini dipikul oleh JC. Dalam waktu kurang dari sepekan,
mereka harus menyelesaikan seluruh butir dalam MoU. Karena itu, usai
dipanggil Menpora, JC langsung menggelar rapat yang berlangsung 3 jam di
kantor PSSI, Senayan, Jakarta.
Ketua JC, Saut Sirait mengatakan
bahwa banyak prinsip-prinsip yang sudah disepakati. Salah satunya adalah
mengenai pengembalian empat Exco PSSI yang sebelumnya dipecat.
Menurutnya, Sekjen PSSI, Halim Mahfudz akan segera menerbitkan surat
keputusan (SK) pengembalian keempat anggota Exco PSSI itu paling lambat 6
Desember 2012.
Selain itu, kedua pihak juga sepakat untuk menggelar Kongres dengan
peserta KLB Solo. Namun sebelumnya, JC akan melakukan verifikasi
terhadap para peserta. Ini bukan perkara mudah, mengingat sebagian klub
yang memiliki hak suara saat ini juga mengalami dualisme.
"Mulai
besok (hari ini) akan dilakukan verifikasi. Nanti hasilnya akan
dipresentasikankepada JC," ucap Sefdin Syaifudin, perwakilan pihak KPSI
yang hadir dalam pertemuan. Sefdin akan bertugas melakukan verifikasi
ditemani wakil dari PSSI, Halim Mahfudz.
Wakil KPSI lainnya,
Togar Manahan Nero menegaskan, pihaknya memiliki komitmen 100 persen
dalam penegakan MoU. Ia pun optimistis dengan kongres nanti.
"Yang
lainnya di poin MoU sudah oke. Cuma masalah waktu dan tempat yang
belum. Kamiingin 9 Desember, sementara PSSI tanggal 10. Nanti akan
konsultasikan dulu," ujarnya.
Posting Komentar