Awdionline.com | NTT,
Tentu masih segar dalam ingatakan semua pihak di kabupaten Rote Ndao Hut RI- kabupaten Rote
Ndao dirayakjan di Pulau Ndana, dimana kegiatan seremonial itu menelan dana Rp, 1,2 Miliar dengan menggunakan dana APBD kabupaten Rote ndao, namun sayangnya usai HUT banyak nelayana dibohonggi Bupati Rote Ndao, Drs.Leonard Haning,MM Buktinya Sejumlah Nelayan yang selama ini berdomisili di RT.16.RW.08 Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya (RBD) Kabupaten Rote Ndao mendatangi Gedung DPRD untuk mengadukan janji pemerintah daerah Rote Ndao saat mengangkut para panitia dan peserta upacara pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI) Ke-67 yang diselengarakan di Pulau Ndao dari Oeseli ke Pulau Ndao selama seminggu yakni dari tanggal 12 hingga 18 Agustus 2012,tetapi belum dibayar hingga usai HUT, dan saat itu pula Bupati berjanji melalui Bagian umum akan membayar semua biaya penyewaan dua kapal kayu dan 2 sampan milik warga Nelayan dengan hitungan setiap perahu akan dibayar per red Rp.1.250.00,- usai Kegiatan HUT, padahal para pemilik kapal sudah mendatangi Bupati Rote Ndao,Drs. Leonard Haning, MM sebanyak empat kali, namun tidak membuahkan hasil, hal ini diungkapkan Muslimin Balick usai melakukan gelar pendapat dengan Komisi B DPRD Kabupaten Rote Ndao, sesuai pemberitaan media Lokal di NTT Musliman Balick mengisahkan (12/8/2012) dirinya bersama dengan beberapa rekan yang selama ini bekerja sebagai nelayan di Oeseli mendatapat tawaran dari Rombongan HUT RI bersama dengan Bupati Rote Ndao,Drs.Leoanrd Haning berbicara langsung dengan Musliman Balick dan Sandro Baco untuk menyiapkan perahunya agar disewa pemda dengan hitungan per red Rp.1.250 ribu dan usai kegiatan HUT pemda akan membayar, saat itu pula Musliman sebagai ketua kelompok Nelayan yang memiliki satu unit dengan nama Perahu Rote Ndao bersedia untuk melayani para rombongan.
Dari awal (12/8 hingga 18/8) disaat siang dan malam sebanyak 15 red, sedangkan temannya Sandro Baco pemilik kapal Teluk Rote melayani rombongan sebanyak 18 red,namun hingga saat ini belum dibayar pemerintah daerah, Selain itu, dua unit sekoci juga digunakan pemerintah untuk membantu melayani para rombongan dari kapal kayu ke tepi,tetapi itu tidak dibicarakan harganya sehingga tidak dibayar juga Lebih lanjut kata dia, usai kegiatan semua rombongan termasuk bupati Rote Ndao tidak membayar pelayanan itu, sehingga dirinya bersama dengan rekan-rekan nelayan mendatangi pemerintah daerah sebanyak 4 kali, dan biasanya bertemu dengan kepala bagian Umum (kabagumum) Melki Mesak, dan Bupati namun terus tidak terealisasi, dan alasan yang diberika Pak Bupati bahwa dana itu sudah di berikan kesemua SKPD dan yang akan membayar adalah SKPD, dan pertemuan dengan Kabag umum berjanji agar dana itu akan dibayar (18/10) kemarin,tetapi karena saat berkoordinasi tidak memberikan posetif pembayaran,terpaksa mendatangi kantor DPRD untuk mengadukan persoalan itu kata Musliman Balick, Ia mengatakan dirinya bersama dengan sesama nelayan berharap agar pemerintah membayar karena saat melakukan pelayanan bolak-balik Pulau Ndana dan pelabuhan Oeseli mengutang bensin dan Solar dari nelayan lain, serta mengunakan jasa ABK, dan dirinya setiap hari didesak untuk membayar Hutang BBM yang sudah digunakan, jika pemerintah tidak membayar akan mematikan usahanya sebagai nelayan dan juga akan ada konflik sosial antara sesama rekan nelayan 10 kali datangi kantor Bupati.
Akibat dijanji berulang-ulang sekitar November 2012 para Masyarakat mendatangi kantor Bupati Rote Ndao,Drs.Leoanrd Haning, namun tidak ada di kantor warga melanjutkan ke Dinas perhubungan Kabupaten Rote Ndao,Drs.Elisa Suki untuk menanyakan dana pembayarab upah para nelayan, namun karena tidak digubris warga yang berjumlah 10 orang melempar Botol Minuman
Mineral (aqua) dengan berteriak histeris dan mengucapkan “penipu, pembohong, sudah penipu mau jadi Bupati,jika tidak segera di bayar dalam waktu dekat warga mengancam untuk kembali dalam jumlah yang lebih besar.” demikian diungkapkan adalah satu warga Oeseli Musliman ballic.
Secara terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao asal Fraksi Gerindra Yakob Malelak kepada
wartawan mengatakan pihaknya akan menyurati pemerintah dan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Humas dan Protokol, Bagian Umum dan PPKAD untuk membayar hak para nelayan. ”kami akan menyurati pemerintah terkait persoalan itu, untuk dipecahkan bersama masalahnya agar tidak ada yang dirugikan apalagi rakyat yang harus diperhatikan pemerintah, jika pemerintah tidak membayar, itu seperti pemerintah rencana untuk melantarkan nelayan.” Kata Yakob.
Dan disinggung dana HUT Yakob mengatakan Dewan Intinya tidak menyetujui Dana Hut di Ndana sebesar Rp.1,2 Miliar, namun karena adanya kongkalikong antara Bupati dan ketua DPRD kabupaten
Rote Ndao, Cornelis Foeh,SH, untuk itu diminta untuk bertanggung jawab, karena dana tersebut tidak perna di bahas, tetapi inisiatif Bupati dan Ketua DPRD, jika belakangan dana tidak di bayarkan kepada Nelayan, berartia dana tersebut dimana rimbanya, dan patut dipertanyakan kata Yakob singkat. Sedangkan Ketua DPRD kabupaten Rote Ndao, Cornelis Foeh,SH saat di konfirmasi media ini di ruang kerja bagian Keuangan DPRD Kabupaten Rote Ndao mengatakan no comen tanyakan
saja langsung ke Bupati katanya berulang-ulang mengandung kecuriagaan adanya indikasi konkalikong. (Aleks K/ Dani P)
Ndao dirayakjan di Pulau Ndana, dimana kegiatan seremonial itu menelan dana Rp, 1,2 Miliar dengan menggunakan dana APBD kabupaten Rote ndao, namun sayangnya usai HUT banyak nelayana dibohonggi Bupati Rote Ndao, Drs.Leonard Haning,MM Buktinya Sejumlah Nelayan yang selama ini berdomisili di RT.16.RW.08 Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya (RBD) Kabupaten Rote Ndao mendatangi Gedung DPRD untuk mengadukan janji pemerintah daerah Rote Ndao saat mengangkut para panitia dan peserta upacara pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI) Ke-67 yang diselengarakan di Pulau Ndao dari Oeseli ke Pulau Ndao selama seminggu yakni dari tanggal 12 hingga 18 Agustus 2012,tetapi belum dibayar hingga usai HUT, dan saat itu pula Bupati berjanji melalui Bagian umum akan membayar semua biaya penyewaan dua kapal kayu dan 2 sampan milik warga Nelayan dengan hitungan setiap perahu akan dibayar per red Rp.1.250.00,- usai Kegiatan HUT, padahal para pemilik kapal sudah mendatangi Bupati Rote Ndao,Drs. Leonard Haning, MM sebanyak empat kali, namun tidak membuahkan hasil, hal ini diungkapkan Muslimin Balick usai melakukan gelar pendapat dengan Komisi B DPRD Kabupaten Rote Ndao, sesuai pemberitaan media Lokal di NTT Musliman Balick mengisahkan (12/8/2012) dirinya bersama dengan beberapa rekan yang selama ini bekerja sebagai nelayan di Oeseli mendatapat tawaran dari Rombongan HUT RI bersama dengan Bupati Rote Ndao,Drs.Leoanrd Haning berbicara langsung dengan Musliman Balick dan Sandro Baco untuk menyiapkan perahunya agar disewa pemda dengan hitungan per red Rp.1.250 ribu dan usai kegiatan HUT pemda akan membayar, saat itu pula Musliman sebagai ketua kelompok Nelayan yang memiliki satu unit dengan nama Perahu Rote Ndao bersedia untuk melayani para rombongan.
Dari awal (12/8 hingga 18/8) disaat siang dan malam sebanyak 15 red, sedangkan temannya Sandro Baco pemilik kapal Teluk Rote melayani rombongan sebanyak 18 red,namun hingga saat ini belum dibayar pemerintah daerah, Selain itu, dua unit sekoci juga digunakan pemerintah untuk membantu melayani para rombongan dari kapal kayu ke tepi,tetapi itu tidak dibicarakan harganya sehingga tidak dibayar juga Lebih lanjut kata dia, usai kegiatan semua rombongan termasuk bupati Rote Ndao tidak membayar pelayanan itu, sehingga dirinya bersama dengan rekan-rekan nelayan mendatangi pemerintah daerah sebanyak 4 kali, dan biasanya bertemu dengan kepala bagian Umum (kabagumum) Melki Mesak, dan Bupati namun terus tidak terealisasi, dan alasan yang diberika Pak Bupati bahwa dana itu sudah di berikan kesemua SKPD dan yang akan membayar adalah SKPD, dan pertemuan dengan Kabag umum berjanji agar dana itu akan dibayar (18/10) kemarin,tetapi karena saat berkoordinasi tidak memberikan posetif pembayaran,terpaksa mendatangi kantor DPRD untuk mengadukan persoalan itu kata Musliman Balick, Ia mengatakan dirinya bersama dengan sesama nelayan berharap agar pemerintah membayar karena saat melakukan pelayanan bolak-balik Pulau Ndana dan pelabuhan Oeseli mengutang bensin dan Solar dari nelayan lain, serta mengunakan jasa ABK, dan dirinya setiap hari didesak untuk membayar Hutang BBM yang sudah digunakan, jika pemerintah tidak membayar akan mematikan usahanya sebagai nelayan dan juga akan ada konflik sosial antara sesama rekan nelayan 10 kali datangi kantor Bupati.
Akibat dijanji berulang-ulang sekitar November 2012 para Masyarakat mendatangi kantor Bupati Rote Ndao,Drs.Leoanrd Haning, namun tidak ada di kantor warga melanjutkan ke Dinas perhubungan Kabupaten Rote Ndao,Drs.Elisa Suki untuk menanyakan dana pembayarab upah para nelayan, namun karena tidak digubris warga yang berjumlah 10 orang melempar Botol Minuman
Mineral (aqua) dengan berteriak histeris dan mengucapkan “penipu, pembohong, sudah penipu mau jadi Bupati,jika tidak segera di bayar dalam waktu dekat warga mengancam untuk kembali dalam jumlah yang lebih besar.” demikian diungkapkan adalah satu warga Oeseli Musliman ballic.
Secara terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao asal Fraksi Gerindra Yakob Malelak kepada
wartawan mengatakan pihaknya akan menyurati pemerintah dan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Humas dan Protokol, Bagian Umum dan PPKAD untuk membayar hak para nelayan. ”kami akan menyurati pemerintah terkait persoalan itu, untuk dipecahkan bersama masalahnya agar tidak ada yang dirugikan apalagi rakyat yang harus diperhatikan pemerintah, jika pemerintah tidak membayar, itu seperti pemerintah rencana untuk melantarkan nelayan.” Kata Yakob.
Dan disinggung dana HUT Yakob mengatakan Dewan Intinya tidak menyetujui Dana Hut di Ndana sebesar Rp.1,2 Miliar, namun karena adanya kongkalikong antara Bupati dan ketua DPRD kabupaten
Rote Ndao, Cornelis Foeh,SH, untuk itu diminta untuk bertanggung jawab, karena dana tersebut tidak perna di bahas, tetapi inisiatif Bupati dan Ketua DPRD, jika belakangan dana tidak di bayarkan kepada Nelayan, berartia dana tersebut dimana rimbanya, dan patut dipertanyakan kata Yakob singkat. Sedangkan Ketua DPRD kabupaten Rote Ndao, Cornelis Foeh,SH saat di konfirmasi media ini di ruang kerja bagian Keuangan DPRD Kabupaten Rote Ndao mengatakan no comen tanyakan
saja langsung ke Bupati katanya berulang-ulang mengandung kecuriagaan adanya indikasi konkalikong. (Aleks K/ Dani P)
Posting Komentar