KADIS DIKNAS DIMINTA SEGERA BENAHI SISTEM FASILITAS SARANA PENDIDIKAN YANG BERBAU BISNIS DI KOTA TANGERANG

AWDIONLINE.COM | Tangerang,

Sorotan kamera kembali fokus kedunia pendidikan khususnya Kota Tangerang, terkait bertolak belakangnya acuan aturan tertulis dengan realita yang terjadi, hal tersebut terkemas dengan sistematis oleh pihak-pihak dengan unsur sengaja yang bertujuan mencari keuntungan dari anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Anggaran tersebut dikucurkan dengan tujuan meringankan beban biaya dalam proses mengenyam pendidikan sebagaimana termaksud wajib belajar sembilan (9) Tahun, sesuai dengan amanah yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Namum kali ini berbeda dengan apa telah yang terjadi di Kota Tangerang, pencanangan aturan perundang-undangan tersebut hanya sebatas hiasan kata belaka, hal itu terlihat dari proses pemberian fasilitas seperti pembelian baju seragam, buku paket serta kegiatan ekstra kurikuler, tak luput dari pembiayaan yang pada akhirnya membebani wali murid serta keterbatasan ekonomi menjadi pembatas yang berujung terkebirinya hak yang sama dalam mendapatkan fasilitas dan terbelenggunya mutu kualitas pendidikan regenerasi harapan penerus bangsa. Implementasi anggaran BOSDA, BOS, BSM, DAK maupun bantuan lainnya hanyalah dijadikan ajang piur bisnis semata oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bertujuan memperkaya diri sendiri dan berdalih pendidikan tidak terlepas dari pembiayaan bahwa ilmu itu mahal, steadment melepas diri agar bersih dan menjadi doktrin pamungkas kepada wali murid, hal ini apabila ditelaah sangatlah memprihatinkan begitu lemahnya sistem pengawasan baik dari jajaran kementerian pendidikan sampai DPRD Komisi II Kota Tangerang serta Dinas Pendidikan baik pusat maupun daerah, mengingat hal tersebut sudah berjalan mulus dalam kurun waktu yang cukup lama.

Kepala Dinas khususnya pendidikan sebagai pemegang pundak amanah diruang lingkup Kota Tangerang harus segera membenahi serta memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum yang dengan sengaja mengabaikan satu tatanan aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan di dunia pendidikan ataupun dengan sengaja menyelewengkan proses penyampaian anggaran bantuan dari pemerintah pusat dan daerah kepada siswa/i yang berada di Kota Tangerang, segenap masyarakat Kota Tangerang secara umum rindu akan sebuah perubahan yang lebih baik dalam sistem pelaksanaan dalam dunia pendidikan guna dapat terlahirnya penerus-penerus bangsa yang memiliki potensi yang dibanggakan dan memiliki kemampuan daya saing tinggi serta dapat berbuat yang bermanfaat untuk Kota Tangerang tercinta ini. (soe)