Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh PLT Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Hari langgeng dan dihadiri Bupati Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR. MMT, Wakil Bupati Kholiq SH, Msi, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Jajaran Forpimda , Ketua Pengadilan Kabupaten Trenggalek, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala SKPD dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek serta unsur Ketua Organisasi kemasyarakat beserta undangan yang lainnya.
Pandangan umum Fraksi terhadap Nota APBD 2014 merupakan sesuatu tahapan yang sangat penting dan mendasar dalam penyelenggaran pemerintahan, yang mana kegiatan tersebut merupakan bagian dari siklus mekanisme penyelenggaran APBD. Sebagai sarana untuk instrospeksi dan koreksi serta evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2014, disamping itu yang lebih penting adalah sebagai bentuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.
Dalam sidang paripurna kali ini, Fraksi karya nasional menyampaikan pandangan umum fraksinya yang dibacakan oleh Hj Arik Sriwahyuni. Dalam pernyataan politiknya Fraksi karya nasional menyatakan bahwa ada persoalan di nota rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Surplus /Devisit di pendapatan dan pembiayaan ada selisih yang cukup signifikan sehingga kesemuanya memerlukan jawaban dan penjelasan yang rasional dari Bupati. Selain itu kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah juga tak luput dari sorotan.
Mengenai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, fraksi karya nasional mengakui dan mengapresiasi dengan jempol namun selain daripada itu fraksi karya nasional juga mengkritisi agar kedepan pemerintah daerah tidak hanya menitikberatkan peningkatan PAD hanya dari sector peningkatan pajak saja namun ada beberapa item yang perlu ada perhatian. Yaitu, penataan prioritas anggaran.
Selain daripada itu Fraksi Karya nasional juga meminta penjelasan kepada bupati tentang Belanja bidang pendidikan utamanya dari DAK. Juru bicara fraksi mengatakan bahwa DAK yang didapatkan pemerintah daerah tiap tahun maka agar program tersebut tepat sasaran maka kedepan pemerintah perlu adanya peraturan yang mengatur dana tersebut seperti PERBUP. Terutama PERBUB yang mengatur standart pembangunan. Sehingga kedepan tidak adanya pembangunan yang gagal dilaksanakan.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam sidang kali ini yang dibacakan oleh Guswanto menyampaikan terimakasih kepada bupati yang telah menyampaikan Nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih awal sehingga ada kemajuan penyampaian Nota APBD dibanding tahun lalu sehingga Nota APBD dapat segera dibahas dan dapat diselesaikan lebih awal. Menanggapi nota APBD yang mengalami peningkatan, fraksi PDIP menilai, peningkatan ini merupakan wujud kerja keras ekskutif sehingga perlu diapresiasi kerja kerasnya. Selain daripada itu, fraksi PDIP menyarankan kepada ekskutif agar peningkatan ini jangan m,embuat terlena namun untuk kedepan agar ada peningkatan PAD, fraksi PDIP menyarankan kepada ekskutif agar disektor yang lain utamanya sektor yang bisa mendongkrak PAD agar diberdayakan secara maksimal seperti sektor wisata yang perlu ditingkatkan pengawasannya utamanya dari segi kebocoran.
Selain daripada itu, Fraksi PDIP mengharapkan kepada ekskutif agar terminal Durenan dicarikan solusi yang tepat untuk dipungsikan maksimal agar bisa mendorong peningkatan PAD. Perlu upaya yang tegas agar ada upaya untuk memfungsikan terminal durenan sesuai fungsi yang semestinya. Karena sekarang yang terjadi, terminal Durenan sering dijadikan arena balap liar.
Sementara itu dalam sidang paripurna hari jumat 8 nov 2013 Fraksi APRI dalam menyampaikan pandangan umum Nota APBD mengatakan bahwa APBD kepada masyarakat prosentasenya harus ditingkatkan. Karena sesuai moto bupati yang pro rakyat seharusnya skala pioritas utama ditekankan untuk masyarakat. Utamanya untuk UMKM sehingga kedepan UMKM semakin maju dan mampu membuat masyarakat lebih sejahtera. Mengenai peningkatan PAD fraksi apri memandang penting untuk melakukan pengawasan yang ketat karena dikwatirkan ada kebocoran.
Dalam sikap politiknya Fraksi APRI selain meminta penjelasan terkait belanja modal yang hanya untuk fisik saja bukannya untuk UMKM, Fraksi APRI juga memohon kepada Bupati agar menjelaskan penyerapan APBD tahun ini yang hanya 50 % . Karena waktu yang sudah hamper habis maka diperlukan penjelasan yang jelas agar nanti tidak ada anggaran yang tidak terserap. Selain daripada itu Fraksi APRI juga mohon penjelasan Bupati terkait belanja tidak langsung yang mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Penurunan tersebut dapat dilihat dan yang cukup signifikan terutama belanja untuk bantuan sosial.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam sidang kali ini menyampaikan pandangan umummnya mengharap agar sidang paripurna kali ini mampu membawa perubahan terhadap perkembangan Trenggalek kedepan. Kegiatan besar skala prioritas utamanya dalam bidang pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat mohon diperhatikan. Perlu adanya perencanaan yang mantap. BAPEKAB agar menjadi tiang utama dalam membangun Trenggalek. Karena kegagalan utama pembangunan itu disektor perencanaan. Kegagalan perencanaan maka gagal pula arah pembangunan. Mohon diberi penjelasan oleh bupati terkait pembangunan yang tepat sasaran. Artinya pembangunan kedepan diharapkan pembangunan yang berpihak pada rakyat.
Fraksi PKB mengharap agar pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,mestinya bisa di laksanakan lebihawal dan mendapat priroritas utama di banding dengan kegiatan lain. Seperti pembagunan jalan,jembatan dan bantuan-bantuan kepada masyarakat.karena kegiatan tersebut benar-benar sangat di tunggu masyarakat.
Dalam sidang kali ini ditutup dengan acara penyerahan nota pandangan umum fraksi dari PLT ketua DPRD Trenggalek Hari Langgeng kepada bupati Trenggalek DR Ir H Mulyadi wr MMT ( rudi ) .
Posting Komentar