Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dr Liza Puspadewi mengatakan hal itu saat membuka sosialisasi Pelaksanaan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Pelaku usaha dan atau kegiatan yang belum punya dokumen lingkungan, selama enam bulan kedepan semenjak pemberian sanksi harus segera menyusun dokumen lingkungan,”ujarnya.
Dikatakan dr Liza, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum menyusun dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan maka jenis usaha tersebut akan dilakukan penertiban dan penegakan hukum. “Akan ditutup usahanya,” tegasnya.
Terkait dengan proses penyusunan dan perizinan lingkungan, BPLH Kota Tangerang akan melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup kriteria UKL-UPL untuk pelaku usaha dan atau kegiatan.
“Pendaftaran penyusunan dokumen lingkungan hidup bisa dilakukan secara online, melalui web site bplh.tangerangkota.go.id/apil,”jelasnya.
Diinformasikan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup No 5/2012 disebutkan bahwa bagai jenis usaha dan atau kegiatan yang luas lahannya diatas 5 hektar dan atau luas bangunannya 10 ribu meter persegi atau lebih wajib menyusun dokumen lingkungan berupa AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ).
Sedangkan usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL harus melengkapi diri dengan dokumen lingkungan hidup berupa UPL (Upeya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UKL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Ungkap Kadis BPLH Kota Tangerang diruang kerjanya, Jumat Pagi, ( 14/02/14 ). @ die 007 & Alvi @
Posting Komentar