PEMBATASAN SOLAR BERSUBSIDI PICU PENIMBUNAN SOLAR ILEGAL
"Penyelewengan solar bersubsiidi ini terjadi karena adanya perbedaan harga solar subsidi dan non subsidi. Jadi, pihak tertentu tergiur mendapat untung besar melakukan penyelewengan solar bersubsidi, "kata rafky rasyid kepada global pos pos dan media awdi kemarin. Di tambahkannya, kebijakan pembatasan solar bersubsidi ini tidak akan efektif dalam menekan konsumsi bahan bakar. Di karenakan masyarakat dan konsumen akan mengantri dari pagi hingga sore di SPBU untuk mendapatkan solar bersubsidi. Selain itu pihak tertentu terutama pemain solar ilegal akan mengakalinya dengan memanfaatkan celah dari kebijakan tersebut bahkan, dilanjut rafki, dampak pembatasan penyaluran ini bisa memicu kenaikan harga-harga produk di karenakan truk pengangkut produk sebagian besar beroprasi hingga malam hari akan memakai solar bersubsidi. Untuk itu berdampak langsung dengan kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat.
"Kebijakan pembatasan solar bersubsidi tersebut perlu di kaji kembalu lantaran hanya akan membuat aktifitas ekonomi terganggu dan masyarakatlaah menjadi korban kebijakan tersebut", ungkap rafky.
> Sementara itu ketua asosiasi pengusaha indonesia (afindo), cahya menambahkan, afindo sendiri sangat setuju subsidi di kurangi untuk menekan beban pemerintahan, namun kebijakan bukan dengan pembatasan waktu layanan solar bersubsidi saja, " subsidi bbm slama ini banyak di nikmati kalangan yang tidak seharusnya menerima.. namun kebujakan mengurangi subsidi harus lebih efektif dan tidak memberatkan masyarakat tidak mampu", ujar cahya
Ditambahkan selain itu BPH migas dan Pertamiina pusat terkesan tidak efektif melakukan pengawasan terhadap penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar kepada pemain ilegal di spbu-spbu yang sudah berkerja sama oleh pemain silar ilegal yang sudah Peruvian rakyat dan negara karena itu, pertamina dan Bph migas terutama pemerintah dan pertamina pusat harus berkerja sama kepada aoaratur negara harus efejtuf dengan menegakan hukum melakukan pengawasan guna nwnindak tegas pelaku penyelewengan BBM bersunsidi jenis solar dan pengusa ilegal yang menimbun solar bersubsidi harus di tindak tegas sesuai UU dan oasal yg berlaku.
Di tempat terpisah Anggota komusu II bidang perekonomian DPRD provinsi kepri dihubungi melaluu telpon dan rudi chua juga angkat bicara. Ia menilai kebijakan pembatasan pelatanan solar bersubsidi bykanlah langkah efektif sebagai upaya mekakukan penghematan BBM bersubsidi. Ua juga berharap pihak pertamina pusat BPH Migas harus transfaran, hususnya masalah kuwota. Pertamuna harus menberitahykan berapa kuwota masing2 SPBU yang ada di seluruh wilayah.
"Karena pembatasan jam penjualan solar bersubsidi di spbu sejak kenarin tidak efektif dan di hawatirkan justru nebimbulkan kepanukan pasar d tengah masyarakat. Masyarakat akan antri dari pagi hingga sore hari di setiap spbu untuk menperolag solar bersubsidi", ungkap rudi
Di tambahkabnya, tranfaransi tersebut perlu di lakukan pertamina guna menghindari terjadinya monopoli pembelian solar bersubsidi secaea besar-besaran oleh oknum tertentu terutama pemain solar ilegal yang memanfaatkan situasi maka kpd BHPMigas, pertamina pusat dan aparatur penagak hukum harus bertindak tegas dan transfaran selalu memantau jegiatan pemain-pemain solar ilegal yang sudah merugikan masyarakat dan pemerintah. (M.zakaria/euis)
Posting Komentar