Paripurna penyampaian PU Fraksi

Paripurna penyampaian PU Fraksi terhadap Raperda RPRKS Tumpang Pitu dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBD tahun 2016

Banyuwangi, AWDI Online.com, Tahun 2015 ini Pembahasan Raperda tentang rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu masih membutuhkan kajian dan penyesuaian pada Perda Induk Tata Ruang kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032, hal tersebut tercermin dari penyampaian Pemendangan Umum (PU)  seluruh fraksi DPRD Banyuwangi  terhadap diajukannya Raperda  RPRKS Tumpang Pitu, dalam rapat paripurna DPRD, yang dipimpin Wakil Ketua, Ismoko, SE, Senin (5/10/2015).
PU Fraksi PKB yang dibacakan, Ali Mahrus menyarankan untuk mengubah judul Raperda menjadi “Penataan Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu”.  Selain itu fraksi PKB meminta kepada eksekutif memberikan penjelasan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pesanggaran, karena rencana penataan  ruang kawasan strategis Tumpang Pitu tersebut harus mengacu sefrta menyesuaikan dengan RDTR yang ada.
Begitupun dengan Fraksi PDI-Perjuangan,dalam Penyampaian PUnya, meminta eksekutif agar Raperda RPRKS Tumapang Pitu disesuaikan dengan Perda Induk Tata Ruang Banyuwangi tahun 2012-2032, hal tersebut diperlukan agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari. “ Fraksi PDI-Perjuangan meminta eksekutif agar menyesuaikan dulu Perda Induk Tata Ruang Banyuwangi 2012-2032, sebelum kami membahas dan mengesahkan “ tegas Salimi, selaku juru bicara fraksi.
PU Fraksi Demokrat  meminta penjelasan eksekutif.apakah Raperda RPRKS Tumpang Pitu sebelum dibahas DPRD , sebelumnya telah dilakukan konsultasi kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Propinsi (BKPRP) untuk memperoleh persetujuan substansi teknis rancangan Perda tersebut dari Gubernur  < yang telah diatur dalam Permendagri No. 47 tahun 2012. Selain itu materi yang mengatur Zona pertambangan masib belum berpedo,am kepada Pefraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
Selanjutnya juru bicara Fraksi Gerindra- PKS, Andik Purwanto dalam PU-nya menyarankan kepada eksekutif untuk melakukan sosialisasi terkait dengan Raperda RPRKS Tumpang Piyu kepada masyarakat. Agar warga dapat memahami dan menerima program-program pembangunan secara  jelas.  Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang diakibatkan dari ketidak mengertian masyarakat, Demikian juga dengan penyampaian PU fraksi Golkar- PAN, fraksi PPP serta fraksi Hanura-Nasdem.
Selain penyampaian PU Fraksi, agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian Nota Keuangan RAPBD Banyuwangi Tahun 2016 oleh Bupati Abdullah Azwar Anas, M.Si . Tahun 2016 merupakan tahaun awal pelaksanaan RPJMD periode 2015-2020, sehubungan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2015-2020 belum disusun, maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/1854/SJ tenggal 14 April 2015, perihal skala prioritas RKPD tahun 2016. Penyusunan rencana dan anggaran tahun 2016 menngacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Bupati Abdullah Azwar Anas, menjelaskan, APBD tahun 2016 yang disusun saat ini, mempunyai peran strategis sebagai instrument yang menjadi peletak dasar, penompang capaian kinerja dan berbagai keberhasilan pembangunan daerah tahun2016 dan tahun-tahun berikutnya, pada periode RPJMD 2016-2020. Seluruh proyeksi pendapatan, belanja maupun pembiayaan diharapkan dapat secara efektif menstimulasi pertumbuhan ekonmi, meningkatkan Produk Do,estik Regional Broto (PDRB) serta menurunkan angka kemiskinan di Banyuwangi.
Gambaran singkat tentang Pendapatan daerah tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 2.504.251.716.602,52 sen. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 109.848.655.113,52 sen atau 4,59 Persen dari target APBD tahun 2015,yakni sebesar Rp. 2.394.403.061.489. Sedangkan komposisi belanja daerah dalam RAPBD tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 2.756.992.876.708,52 sen, naik sebesar Rp. 184.705.654.191,52 sen atau naik 7,18 Persen dibandingkan APBD tahun 2015, yang hanya sebesar Rp. 2.572.287.222.517. Untuk pembiayaan daerah direncanakan diterima sebesar Rp. 252.741.160.106, naik sebesar Rp. 74.856.999,078 atau naik 42,08 Persen.
“Fokus kita tahun 2016 ada enam sector, 1. Infrastruktur jalan dan jembatan, 2. Infrastruktur irigasi dan pertanian, 3.infrastruktur pendidikan, 4. Infrastruktur kesehatan meliputi bangunan fisik serta alat-alat kesehatan, SDM, 5. Infrastruktur pelayanan public dan yang ke 6 pemberdayaan masyarakat” jelas Bupati Banyuwangi melayani pertanyaan awak media, usai rapat paripurna DPRD Banyuwangi. ( Humas DPRD / Djoni )