Di Triwulan Pertama Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai Mampu Melangkah Lebih Cepat Membangun Komunikasi yang Sinergi antar SKPD
Serdang Bedagai (AWDI News) - Rekan aktivis Sosial “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Poldasu Sdr.Muhamad Wanto Sitorus SH keseharianya aktif berperan serta emperjuangkan kepentingan masyarakat, Kliennya dalam kapasitas (Tupoksi) kewenangan jabatan di LBH, "pembelaan Hukum". beliau juga tercatat sebagai prangkat DPC AWDI Kabupaten Serdang Bedagai Bidang Hukum.disela-sela kesibukanya tugas profesi, beliau menyempatkan waktu 20 menit untuk bincang-bincang seputar penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai memasuki masa Triwulan Pertama.usai dilantik oleh Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi Selasa(17/2) jam 10,00 Wib pagi bertempat di lapangan Merdeka Medan.Muhamad Wanto Sitorus SH mengapresiasi Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pelaksanaan Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Bupati Defenitif Ir. H.Soekirman dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan dan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 ayat (1)huruf a - ayat( 1)huruf e ,ayat( 1)huruf f pasal 65 dihapus,ayat (1)huruf g tentang perubahan kedua atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati Defenitif Darma Wijaya secara optimal pelaksanaan urusan pelayanan publik/masyarakat di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai melangkah lebih cepat .”ujur Muhamad Wanto Sitorus SH.
Di teruskan Muhamad Wanto Sitorus SH dari Sumber Kementerian Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi (APNRB) sesuai Himbauan Bapak Prresiden Joko Widodo, kemarim pagi selasa 22 Maret 2016,dalam gelar Rapat Kerja Pemerintahan (RKP)dengan para Menteri,Kepala Lembaga Negara Non Pemerintah dan para Pejabat Eselon I untuk bekerja lurus sesuai yang sudah digariskan,” Kata Presiden mengawali arahan dalam RKP.Siapkan Reform untuk menangani Kompetisi Salah satu reform yang ditekankan oleh Presiden adalah reformasi anggaran. Presiden minta agar rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata. "Lagu lama itu harus kita tinggalkan", tegas Presiden. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat. Prinsip money follow function, money follow organization harus mulai ditinggalkan menjadi money follow programme.
Masih menurut Sumber dari Kementerian Pemberdayaan Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi, “Presiden juga menegaskan bahwa pejabat eselon I memiliki peran kunci untuk menjabarkan dan melaksanakan visi Presiden di era kompetisi. Birokrasi perlu menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi. Eselon I, lanjut Presiden, seharusnya bisa menjadi motor dari reform. Jika tidak melakukan reform maka akan tertinggal dalam persaingan dengan negara negara lain. Presiden meyakini bahwa sebagai negara besar kita akan bisa memenangi kompetisi, asal kita mau, asal ada niat.Ibarat sebuah kapal, Indonesia adalah kapal besar, negara besar. Tapi, lanjut Presiden, kita jangan terjerat oleh aturan yang terlalu banyak, aturan yang dibuat sendiri. "Aturannya terlalu banyak, ini yang harus dideregulasi, disederhanakan," kata Presiden.
Menurut Muhamad Wanto Sitorus SH Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala Bupati Ir.H.Soekirman yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.Wakil Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya sosok Muda Energik yang mempunyai kemauan keras untuk konsentrasi pada perbaikan rencana kerja pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat Serdang Bedagai kata Muhamad Wanto Sitorus SH.
Ditambahkan Sekretaris DPC AWDI Kabupaten Serdang Bedagai Solahuddin menjelaskan bahwa Wakil Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya dalam melaksanakan tugas yang di berikan oleh Bupati Ir.H.Soekirman sesuai Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 pasal 66 Wakil Bupati mempunyai tugas membatu Kepala Daerah memimpin,mengoordinasikan kegiatan-kegiatan prangkat daerah daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah toritorial pemerinyahan Kabupaten Serdang Bedagai,serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa.Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 pasal 66,Undang-undang Otonomi Daerah dan Falsafah Dwi Fungsi melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan ” kata Solahuddin.
Menurut solahuddin Wakil Bupati Darma Wijaya mampu memberikan arahan yang terbaik dalam memimpin dpara staf-staf pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsinya memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala satuan kerja prabgkat daerah (SKPD)dalammelaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pleh kepala daerah apabila beliau di tugaskan untuk mengatur seluruh kepala satuan kerja prangkat daerah (SKPD)dan seluruh kepala satuan kerja prangkat daerah (SKPD) di pemerintahan mengingatkan untuk lebih memperbesar belanja modal. dan melakukan efisiensi pada belanja barang.untuk mengubah total tradisi dalam melaksanakan proyek di bulan.di bulan Juli, Agustus, atau September. Sehingga bulan November dan Desember mengejar serapan anggaran. Presiden minta semua proyek bisa dimulai pada bulan Juli. Ini akan menjadi contoh pada Kecamayan /Kelurahan dan Desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. " Realisasi serapan baik, kualitas juga baik. Belanja optimal, kualitas juga optimal .Masih paparan Solahuddin menyatakan bahwa Wakil Bupati Darma Wijaya " SKPD jangan berjalan sendiri sendiri", ujar. Komunikasi dan sinergi antar SKPD,yang satu dengan SKPD harus betul betul berjalan di lapangan ujur solahuddin mengahiri (Tim)
Posting Komentar