Diskusi Publik ProDEM KAPOLRI PILIHAN JOKOWI
Dalam diskusi tersebut membahas tentang presiden Jokowi yang akhirnya mengajukan Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Pilihan ini tentu sangat mengejutkan semua pihak. Pasalnya nama Tito bisa dikatakan hanyalah kuda hitam yang kurang diperhitungkan diantara nama para jenderal. Apakah terpilihnya Komjen Tito sebagai balasan jasa mengingat pemilihan presiden di papua jokowi menang telak?, Apakah keputusan jokowi merupakan pilihan terbaik? Akankah keputusan tersebut akan mendulang penolakan baik dari publik maupun dari internal kepolisian? Bagaimana masa depan polri di bawah kepemimpinan Tito?
Terlepas dari itu semua, pilihan kepada Tito patut juga diapresiasikan sebagai ikhtiar Presiden Jokowi memilih calon Kapolri diluar nama-nama mainstream, Pilihan tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun perdebatan yang terjadi patut juga mempertimbangkan rekam jejak Tito Karnavian. Bisa dikatakan Tito merupakan rising star di korps Bhayangkara, namun juga tidak menutup fakta ada sisi-sisi kelemahan dalam perjalan karirnya. Polri merupakan produk baru diera reformasi terjadilah desakan, polri sudah lepas dari ABRI, polri setara dengan Mentri, Mungkin proses pemilihan Tito pun akan berjalan mulus, karena faktor usia tidak menjadi signifikan.
Para Narasumber pun ikut angkat bicara dalam diskusi tersebut, “Selain Tito yang merupakan angkatan tahun 1987 belum ada yang dapat menjabat sebagai Kapolda pada angkatan tersebut bahkan Tito juga memiliki pendidikan yang baik serta jenjang karir yang melesat dan telah ditujukan olehnya, apa yang di lakukan Jokowi adalah upaya mempercepat revolusi di Indonesia” ungkap M Nasir Djamil Fraksi PKS DPR Komisi III.
Polri harus menjadi sipiluan bukan wajah militernya,bang Nasir mengungkapkan,”Tito polisi yang beruntung, benang merahnya Jokowi ingin memotong generasi kepolisian dengan para seniornya”, pujianpun diarahkan ke Tito Karnavian dilihat dari jejak karir dan prestasinya. ” Semoga senior polri bisa memberikan dukungan moral kepada Tito dan tidak ada gejolak ditubuh kepolisian” ungkap bang Nasir Djamil.
Adhie Massardi menjelaskan “hak preogratif harus dihilangkan karena sangat riskan untuk bangsa Indonesia, hak preogratif itu adalah hak rakyat yang diserahkan kepada presiden bukan hak individu”, Ujarnya ” Menurutnya pak tito adalah pilihan yang tepat untuk menjadi kapolri”.
Menurut pengamat hukum Margarito Kamis “serahkan saja semua pada hal esklusif presiden, yang namanya hak progratif itu hak yang tidak terbagi tanpa alasan atau pertimbangan apapun”, ungkapnya “ Senior ataupun junior yang memenuhi persyaratan dalam bidang hukumnya untuk menempati jabatan tersebut maka sah untuk mencalonkan dirinya”.
Bang Fadli menuturkan tentang polemik kapolri regenerasi itu suatu yang pasti bisa berjalan dengan baik atau bisa menimbulkan gonjangan karena harus melalui persetujuan DPR Komisi III dan berhak menilai apakah Tito memenuhi persyaratan atau tidak.ANDRIANTO, S.IP Ketua Presidium ProDEM.
(Zecky-M.Zakaria/euis.h/willy/marbun/andre)
Posting Komentar