Askab Bersi Keras Menolak Kenaikan Pajak Bumi Banyuwangi

                                                      Foto: ketua Askab Banyuwangi

Banyuwangi Awdionline.Com – Kepala Desa Se Banyuwangi menyerahkan Permasalahan ini ke Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (Askab) mendesak penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) tahun 2014 dikaji ulang. Mereka mendesak dilibatkan dalam proses pengkajian NJOP. Setelah dikaji, penyesuaian NJOP tersebut bisa dilaksanakan tahun depan. 2015.

Ketika di Konfirmasi Beberapa kepala Desa (11/2/2014) Edi Sucipto mengatakan denagan adanya kenaikan Pajak Bumi itu Menolak, Pasalanya sebelumya tidak ada koordinasi terlebih dahulu dengan kepada pemerintahan  Desa, karena semua itu nantinya menjadi dampak kepada masyarakat. Dan nanti kalau ada kenaikan pasti berlipat ganda pembayaran Pajak Bumi itu. Takutnya di kira pemerintahan Desa yang menaikan Pajak Bumi itu. dan saat ini sudah saya serahkan kepada Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab). 

Saat di Konfirmasi (11/2/2014) Di Kantornya Ketua Askab Banyuwangi, Agus Tarmidi mengatakan, penyesuaian NJOP yang nilainya berkisar antara 100 persen sampai 300 persen itu belum disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, para kades yang notabene lebih tahu “peta” lapangan tidak di libatkan dalam perencanaan penyesuaian NJOP tersebut.

“Kalau di paksa dilaksanakan tahun ini, saya tidak yakin sukses. Karena dengan NJOP yang lama saja, tidak semua desa sukses menarik pajak bumi dan bangunan (PBB),” ujarnya usai mengikuti sosialisasi penyesuaian NJOP di aula Rempeg Jogopati kantor Pemkab Banyuwangi kemarin (10/2).
Tarmidi menambahkan, berdasar hasil pertemuan seluruh pengurus Askab, para anggota Asosiasi kades se-Banyuwangi itu menolak penyesuaian NJOP diberlakukan tahun 2014. Dia menambahkan, Askab mendesak dilibatkan dalam menentukan berapa besaran penyesuaian NJOP. “Penyesuaian NJOP tanah di wilayah industri dan di daerah ter pencil jangan disamakan. Begitu juga NJOP tanah di jalan protokol dan bukan jalan pro tokol jangan disamakan,” desaknya.

Agus Tarmidi mengaku, pada dasarnya pihaknya welcome dengan penyesuaian NJOP yang dilakukan Pemerintah  kabupaten  Banyuwangi. Sebab,  penyesuaian NJOP itu akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB).
Terlebih, sepuluh persen pendapatan pajak dan retribusi akan dikembalikan ke desa. “Kalau sisi (peningkatan PAD) itu positif. Tetapi, persoalan teknis perlu dikaji ulang. Alhamdulillah Pemkab siap ketemu dan dikaji bersama (Askab).

Kalau siap mengkaji bersama, berarti jika dilaksanakan tahun ini terlalu terburu-buru. Butuh waktu untuk mengkaji dan perlu sosialisasi ke desa-desa,” paparnya Askab. (ipul)