KEPALA BPN RI DIHIMBAU SEGERA REFORMASI BIROKRASI
Tahun 2014 ini, Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) RI Hendarman Supandji beberapa bulan yang lalu melantik tiga orang Pejabat Eselon I, tiga orang Pejabat Eselon II dan dua orang Pejabat Eselon III di lingkungan BPN-RI di Jakarta.
Para pejabat Eselon yang dilantik yaitu Inspektur Utama dijabat Dr. Yuswanda A. Temenggung, CES., DEA, Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan dijabat Ir. Doddy Imron Cholid, MS, Deputi Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dijabat Ir. Djoko Dwi Tjiptanto, Direktur Perkara Pertanahan dijabat Monsel Hutagaol, SH., MH, Direktur Sengketa Pertanahan dijabat Teddy Setiadi SH., CN, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kepulauan Riau, dijabat Ir. Perdananto Aribowo, MCS. dan Drs Makmur A. Siboro M.Eng.Sc menjabat Kepala Sub Direktorat Sengketa Fisik dan Ir. Tris Wandoko sebagai Kepala Sub Direktorat Tematik Pesisir jugaPulau-Pulau Kecil.
Maksud dan tujuan Kepala BPN RI mengadakan Reformasi Birokrasi di tahun 2014 untuk mengoptimalkan kinerja BPN di kabupaten/kota yang ada diwilayah RI, agar perubahan dan pembentukan yang sudah dicapai bisa menjadi arah juga pedoman bagi BPN RI dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka melaksanakan pelayanan publik sehingga terciptanya pelayanan yang terbaik pada masyarakat .
Kami selaku Wasek (wakil sekretaris ) AWDI (Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia) DPC banyuwangi menghimbau pada kepala BPN RI segera melakukan reformasi birokrasi dibeberapa daerah kabupaten / kota yang di Duga kinerjanya dalam pelayanan pada masyarakat masih belum optimal. Salah satunya di kabupaten banyuwangi, dari pantauan di lapangan oleh AWDI online.com, masih banyaknya permasalahan sertifikat yang belum jadi /selesai. Dalam pengurusan sertifikat dari pemohon (masyarakat) yang pengurusanya melalui Notaris maupun diurus oleh pemohon sendiri dan tentunya petugas BPN banyuwangi lebih mengutamakan dalam penyelesaian sertifikat agar pemohon ( masyarakat ) merasa gembira/senang karena kinerja BPN banyuwangi bisa mengutamakan pelayanan publik.
Perlu diketahui Instruksi Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Strategi Percepatan Penyelesaian Program Strategis BPN RI dan kiranya dapat lebih dioptimalkan lagi di tahun 2014.Dan Instruksi Kepala BPN-RI untuk menginventarisasi semua peta yang telah dihasilkan oleh BPN RI, terus di-update dan disatukan dalam Geo-KKP, dengan moto “No Map No Sertipikat” dan “No Map No Plan” dapat benar-benar dilaksanakan.
Demikian himbauan Kami agar BPN RI beserta jajaran BPN kabupaten / kota / provinsi dalam kinerjanya melayani masyarakat (publik) bisa berjalan lancar dan benar sesuai harapan masyarakat (publik).
Wassalamu’alaikum Wr. Wb..
Terimakasih
Posting Komentar