Bupati Sambut Tim Penilai WTN Kementrian Perhubungan
Pada kesempatan tersebut Bupati Anas menyampaikan beberapa kebijakan terkait transportasi yang diambil oleh Banyuwangi. Seperti konsep pelebaran jalan tanpa membangun double way untuk menghindari terjadinya pemotongan pohon. “Kalau double way konsepnya harus 3, 7, 3. Berarti perlebar 3 meter baik di kanan kiri jalan, ini akan memotong pohon maka kita pilih 2, 7, 2. Lagipula deret ukur pertambahan jalan dan deret ukur pertambahan kendaraan tidak akan pernah sebanding berapapun kita perluas jalan,” kata Bupati.
Bupati juga menyampaikan kebijakan pembangunan terminal wisata terpadu. Kebijakan ini untuk menunjang pengembangan ekonomi kreatif berupa pengembangan pariwisata sekaligus sebagai salah satu solusi terbatasnya moda transportasi menuju destinasi wisata di Banyuwangi. “Kami berharap Kemenhub memiliki program insentif bagi daerah berupa kendaraan atau bus pariwisata yang bisa dimanfaatkan di terminal ini. Mungkin Banyuwangi juga bisa dijadikan sampel objek penyelesaian masalah transportasi antar destinasi wisata oleh Kemenhub” pinta Bupati.
Bupati juga menyampaikan kebijakan terkait transportasi lainnya yakni tidak mengizinkan pembangunan mall di tengah kota. Selain untuk pemerataan ekonomi kebijakan ini bertujuan untuk menghindari kemacetan jalan. “Kalau di tengah kota pasti menimbulkan kemacetan, maka yang kita ijinkan di daerah pinggir,” kata Bupati.
Sementara itu Tim Juri yang diwakili ketuanya Ir. Djamal Sebastian mengungkapkan apresiasinya atas berbagai kemajuan yang ditemuinya di Banyuwangi. Salah satu yang berkesan baginya adalah waktu tempuh Jakarta – Banyuwangi yang hanya empat jam. “Kami jam 9 pagi tadi sudah sampai di Banyuwangi, padahal kalau ke kantor jam 9 belum tentu sudah sampai karena terjebak macet,” ucap Djamal.
Menanggapi harapan Bupati akan adanya transportasi wisata bagi Banyuwangi, Djamal mengatakan program tersebut memang ada di Kemenhub dan merupakan instruksi langsung dari Presiden RI tentang angkutan massal. “Presiden menginstruksikan pada kami untuk mengintensifkan transportasi massal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makasar, Banyuwangi nanti bisa diusulkan,” kata Djamal.
Terkait penilaian WTN Djamal mengatakan dari pengamatannya terhadap beberapa sasaran penilaian sudah mulai ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti sarana prasarana transportasi publik, ketertiban warga berlalu lintas dan komitmen Pemda dalam menata transportasi perkotaan. “Persiapan Banyuwangi cukup baik untuk menata transportasi perkotaan. Termasuk sejumlah rencana menata terminal yang ada,” ungkap Djalal.
Untuk diketahui, penghargaan WTN diberikan presiden RI kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Lomba WTN ini terdiri dari beberapa kategori, kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan dan berbasis kepertingan publik serta ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. (Humas)
Posting Komentar