DPC GMNI Kota Samarinda Mengadakan Diskusi Tentang “Kenaikkan BBM(Bahan Bakar Minyak) Kepentingan Rakyat Atau Pemodal?”
Konsolidasi tersebut berlangsung dinamis dimana semua organisasi yang hadir menyampaikan pandangannya terkait wacana kenaikkan BBM ini. Banyak hal yang dibahas seperti pemotongan subsidi BBM apakah benar merupakan jalan yang tepat untuk menyelesaikan membengkaknya subsidi dari APBN hingga dapat mengalihkan subsidi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan apa benar mafia migas akan merajalela ketika harga BBM tidak dinaikkan.
Berbicara masalah kenaikkan BBM tentu tak bisa terlepas dari sejarah kenaikkan BBM dimana seperti yang kita ketahui bersama setiap wacana ini muncul, pemerintah selalu beralsan ini demi menyelamatkan pembengkakan subsidi APBN berikut data terkait kenaikkan harga BBM :
Wacana untuk menaikkan BBM karena subsidi APBN membengkan semakin memperjelas kegagalan rezim untuk berpihak dengan rakyatnya dan menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan modal negara yang dimana saat ini SDA kita masih dikuasai asing dan juga segelintir borjuasi nasional. Jokowi merupakan bagian dari kelas elit politik, wajar saja ketika ujung-ujungnya lebih berpihak terhadap kepentingan modal. Pada tanggal 27 Agustus 2014, Jokowi selaku Presiden terpilih yang belum dilantik pada saat itu melakukan pertemuan dengan SBY dan meminta agar Pemerintah yang masih dipimpin SBY menikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan dalih menyelamatkan APBN. Hal itu tidak di Indahkan oleh SBY, karena SBY tentu saja tidak ingin mendapatkan citra yang semakin buruk diakhir masa jabatannya apalagi polemik pengesahan UU Pilkada yang disahkan beberapa saat lalu membuat citra SBY selaku orang paling berpengaruh di Partai Demokrat justru tidak bisa berbuat lebih untuk menggagalkan UU Pilkada.
Meski kita ketahui bersama, UU Pilkada ketika masih dalam bentuk rancangan, merupakan rancangan UU yang diusulkan oleh Pemerintah sendiri ke DPR RI, padahal yang memimpin kepala Pemerintahan jelas-jelas sang aktor licik yakni SBY. Bukan hanya Partai Demokrat, Bahkan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih) tidak akan pernah berjuang demi kepentingan rakyat, kalaupun ada itu tidak kurang dari pencitraan belaka guna mengamankan dan meningkatkan akumulasi modal seperti kritikan yang sudah banyak kita dengar sebelumnya. Bahkan isu kenaikkan BBM ini sendiri tentu saja bakal menjadi panggung drama elit untuk saling mengilusi kesadaran rakyat demi mendapatkan dukungannya, dan kita tentu saja tidak bisa menitipkan nasib kita ke mereka dan jalan untuk merubah nasib suatu kaum adalah perjuangan yang dilakukan oleh kaum itu sendiri.
Rezim semakin menunjukkan kepandaiaannya untuk berdalih. Wacana untuk menaikkan bbm ini muncul padahal harga minyak dunia juga saat ini sempat berada pada posisi termurah sejak 4 tahun terakhir yakni harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November 2014, turun US$ 1,45 per barel, menjadi US$ 80,33 per barel (detik.com). Dalih klasik, yakni bocornya APBN kita, menunjukkan secara jelas dimana penguasa dari kalangan elit, selalu saja gagal mengelola anggaran negara yang diperoleh dari hasil eksploitasi alam dan manusia. Sumber daya alam yang melimpah ini hanya di kuasai segelintir elit lokal dan asing. Lihat saja Freeport, dan berbagai macam kekayaan yang lainnya terus dikuasai oleh imprealis (negara penjajah), dan dibantu oleh borjuasi nasional(KIH, KMP, P.Demokrat) yang juga ingin kecipratan sisa-sisa keuntungan yang ada.
Memberangus mafia migas dari persoalan akarnya mulai dari awal produksi hingga hasil produksi (minyak mentah-hingga minyak jadi setelah lifting). Ternyata minyak mentah kita dijual murah oleh pemerintah dan membelinya kembali melalui pihak lain dengan harga yang jauh lebih mahal. Hal ini secara nyata merugikan kita, tetapi anehnya penguasa yang berasal dari para pemilik modal ini justru membesar-besarkan isu mafia migas(kelas bawah) dimana sorotan utamanya hanyalah para penggelap bbm(diperoleh dengan berbagai cara) yang menjualnya kepihak swasta dengan harga murah. Bukankah penggelap bbm ini hanyalah bagian kecil dari persoalan mafia migas seungguhanya yang memang harus diberantas tuntas. Selain itu, Nasionalisasi aset dibawah kontrol rakyat haruslah segera diwujudkan seperti apa yang pernah dilakukan Venezual yang melakukan Nasionalisasi aset dibawah kontrol rakyatnya.
Berhenti menitipkan nasib, lawan dominasi elit dan simpulkan persatuan gerakan rakyat hingga wacana membangun alat politik alternatif juga sempat mewarnai konsolidasi tersbut. Meski slogan perlawanan masih menjadi pelipur lara ditengah kondisi kaum yang berlawan masih segelintir bagian saja dari seluruh potensi perlawan yang bisa rakyat lakukan guna memberangus Kapitalisme hingga akarnya dan melahirkan sistem baru yang humanis dimana tidak ada penindasan-penghisapan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Hal ini juga sudah pernah dikatakan bung karno melalui pesannya kepada seluruh rakyat Indonesia yakni “Revolusi Belum Selesai”. Kemerdekaan yang diraih pada 17 Agustus 1945 bukanlah puncak kemenangan kita, tetapi itu hanyalah jembatan emas untuk mencapai cita-cita bangsa dan sayangnya dikandaskan oleh Imprealis melalui kaki tangan Soeharto yang menggulingkan Ir.Soekarno dan kembalilah kejayaan Imprealis di Indonesia hingga saat ini.
Konsolidasi yang berakhir hingga magrib menjelang ini pun berakhir dengan kesepakatan organisasi untuk melakukan konsolidasi lanjutan pada tanggal 13 Nopember 2014 pukul 13.30 di Halaman Gedung MPK Universitas Mulawarman. Dan akan melakukan pengupayaan agar semakin banyak organisasi yang bisa terlibat dalam barisan perjuangan rakyat yang revolusioner.
Posting Komentar