GUBERNUR DKI JAKARTA LANTIK 4.676 PNS
DI MONAS
Ahok : "Mari bersihkan Pemprov DKI dari pemakai narkoba"
Awdi Online, Jakarta - Awal 2015, Pemprov DKI Jakarta melakukan perombakan besar-besaran terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekitar 4.676 PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilantik baik dengan posisi baru maupun posisi lama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (02/01/14).
Secara simbolis, Basuki pun menyematkan tanda pelantikan kepada beberapa perwakilan pejabat eselon. Diantaranya adalah Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Jakarta Utara rustam Effendi, Jakarta Barat Anas Effendi, Jakarta Selatan Syamsuddin Noor, Jakarta Timur Bambang Musyawardana, serta Bupati Kepulauan Seribu Tri Joko Widodo Margianto. Dari kelima Walikota dan satu Bupati, hanya Walikota Jakarta Selatan dan Barat saja yang masih merupakan pejabat lama.
Selain itu ada juga pejabat eselon II yang diganti diantaranya adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang digantikan Ika Lestari Aji, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta digantikan oleh Benjamin Bukit, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta digantikan oleh Arie Budhiman, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang sebelumnya dijabat Arie digantikan oleh Purba Hutapea, serta Kepala Dinas Pelayanan Pajak digantikan oleh Agus Suradika.
Belasan Pejabat eselon II yang akhirnya tidak memiliki posisi alias non-job .Diantaranya adalah mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawan. Selain itu pejabat eselon II yang masuk ke Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga ada mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga serta mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar.
Setelah melantik ribuan pejabat eselon, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui masih banyak posisi struktural yang kosong. Lebih dari 1.500 posisi mengalami kekosongan.
"Ada 1.500-an lebih. Ada beberapa posisi yang sengaja kita kosongkan. Badan Kepala Seksi Penyuluh KB ini ngapain gitu, toh ada wakil lurah. Jadi kita enggak mau lagi terlalu banyak jabatan struktural," katanya .
Posisi jabatan yang tidak diisi diproyeksikan tidak bisa dihapuskan sebab menuruti ketentuan undang-undang. Namun, menurut Ahok, pihaknya telah bersurat ke Menteri Dalam Negeri untuk meminta izin mengosongkan beberapa posisi jabatan kota.
"Enggak dihapus karena ini kan undang-undang. Kita sudah kirim surat ke Mendagri menyatakan kami mengosongkan pejabat kota itu, boleh nggak kosong. Boleh katanya," tuturnya.
Saat ini ada 6.511 pejabat struktural, posisi yang tersedia ada 8.011. Perombakan ini dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mengoptimalkan pelayanan kepada warga. Pejabat eselon juga dituntut untuk bekerja cepat dan benar.
Diwaktu yang sama 4.676 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang baru saja dilantik langsung menjalani tes urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), yan sudah disiapkan di Silang Monas, Jakarta Pusat.
Pemeriksaan untuk menjamin jika pejabat yang dilantik harus bersih dari narkoba dan psikotropika. Sebab, mereka akan menjadi panutan baik bagi para stafnya maupun warga Jakarta.
"Saya mohon Bapak-Ibu jangan ada yang kabur. Nanti ada orang BNN yang akan mendampingi. Mari bersihkan Pemprov DKI dari pemakai narkoba," ucapnya.
Selain bahaya narkoba, Ahok juga mengingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak minum minuman keras (miras) dan merokok di dalam ruangan. "Tidak ada toleransi lagi. Saya lihat banyak puntung rokok di ruang camat. Kalau mau merokok keluar lapangan saja," kata Ahok.
Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta, Ali Johardi mengatakan, pelaksanaan tes narkoba ini melalui tes urine. Beberapa deret meja dengan perlengkapan medis untuk tes urine pun telah tersedia di sisi kiri tenda. Ribuan pejabat itu langsung dihimbau untuk mengisi formulir yang disediakan.
Para pejabat pun dihimbau untuk memberi tahu apakah sebelumnya sempat mengonsumsi obat maupun minuman berenergi. Karena hal itu berpengaruh dalam tes yang dilakukan.
(Faisal 6444)
Posting Komentar