Home » , , » Sidang Rapat Paripurna Di Kantor DPRD Banyuwangi, Berjalan Lancar & Sukses

Sidang Rapat Paripurna Di Kantor DPRD Banyuwangi, Berjalan Lancar & Sukses

Written By Kantor Berita AWDI Pers on Kamis, 18 Juni 2015 | 21.29

Sidang Rapat Paripurna Di Kantor DPRD Banyuwangi, Berjalan Lancar & Sukses

BANYUWANGI , AWDI Online.com Tahun ini (2015) DPRD Banyuwangi menggelar rapat Paripurna Nota Penjelasan Bupati atas Diajukannya Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2014 kemarin (9/6). dalam rapat Paripurna tersebut, Bupati H. Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kerja Anggota Dewan sehingga berhasil mengantarkan Banyuwangi meraih berbagai Prestasi yang membagakan.
Keberhasilan yang diraih Pemkab Banyuwangi terjadi berkat kerja keras seluruh elemen masyarakat, termasuk Eksekutif dan Legeslatif di Bumi Blambangan ini.Yaitu laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan istilah The Sunrise of Java yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) dari BPK  (Badan Pemeriksa Keuangan) RI.
Pada sidang Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD I Made Cahya Negara, dalam penyampaiannya Bupati Anas menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban  anggaran APBD tahun  2014. Menjelaskan Pendapatan Daerah pada tahun 2014 Terealisasi sebesar Rp 2,418 triliun, dan memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp 2,34 triliun.
Bupati Anas menambahkan, Belanja dan Transfer Daerah tahun anggaran 2014 Terealisasi sebesar Rp 2,29 triliun atau sebesar 98,91 persen dari Anggaran yang ditetapkan sebesar 2,55 miliar. Sedangkan Pos Belanja Daerah ini meliputi Belanja Operasi sebesar Rp 1,73 triliun, Belanja Modal senilai Rp 558,54 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 4, 29 miliar, dan Transfer di Desa berupa bagi hasil Ristribusi sebesar 3,17 miliar. “Sehingga per 31 Desenber 2014 terjadi Surplus Realisasi sebesar Rp 119,65 miliar. Angka ini merupakan hasil Realisasi mendapatan daerah dikuarangi Realisasi Belanja Daerah,” jelas Bupati Anas.
Pendapatan daerash ditahun 2014 itu, antara lain berasal dari PAD (Pendapan Asli Daerah) sebesar Rp 283,48 miliar / 25,93 persen lebih tinggi dari target sebesar Rp 225,1 miliar. Selain berasal dari PAD, Pendapatan Daerah tersebut juga bersumber dari Transfer Pemerintah RI alias Dana Perimbangan senilai Rp 1,38 triliun; transfer Pemerintah Pulsa lain, yaitu berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp 304,28 miliar, transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp 297,11 miliar; dan sebagainya Pendapatan yang Sah sebesar 146,45 miliar.

Ditambahkan, Bupati Anas juga memberi Pos Pembiayaan Daerah Realisasi Pemerintah Pembiayaan mencapai 227,69 miliar/100 persen dari target anggaran yang sudah ditentukan juga demikian dengan Pengeluaran Pembiayaan yang Realisasi 100 persen dari target, yaitu sebesar Rp 12,9 miliar. Jika dikalkulasi, sisanya lebih untuk pembiayaan Anggaran ( Silpa ) ditahun 2014 sebesar Rp 334,44 miliar dan nilai Silpa tersebut merupakan hasil penjumlahan Surplus Anggaran dan Pembiayaan Neto.
Bupati Anas menjelaskan, laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 itu menyampaikan secara lebih rinci dalam LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)  tahun 2014 meliputi RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2014 dan PERBUP (Peraturan Bupati ) tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2014 yang telah di Audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI.
Dikonfirmasi oleh Wartawan setelah mengikuti Rapat Paripurna,Bupati  Anas menjelaskan salah satu penyebab cukup tingginya Silpa ditahun 2014 adalah Pemilihan Pemkab. untuk tidak memanfaatkan DBHCT (Dana  Bagi Hasil Cukai Tembakau)  yang besarnya mencapai Rp 12 miliar, selain Petunjuk Teknis (JUKNIS)  yang kerap terlambat turun, dan penggunaan DBHCT kerap kali menimbulkan  persoalan lantaran aturan yang Sumir. Bupati Anas berharap, ke depannya Pemerintah Pusat menerbitkan Juknis DBHCT lebih awal, misalnya di bulan Januari. “sebenarnya sayang kalau Dana yang cukup besar itu tidak serap, tetapi dari pada timbul persoalan seperti terjadi di banyak Daerah Lain, lebih baik DBHCT tidak diserap,” jelas Beliau.
Begitu juga wakil Ketua DPRD Ismoko,beliau berharap Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Juknis lebih cepat sehingga Anggaran DBHCT dapat dicairkan tanpa menimbulkan masalah. Dana itu dapat digunakan untuk program-program pengaturan petani tembakau,dan  peningkatan kualitas bahan baku industri tembakau, dan program lainya.
Sedangkan hasil sidang Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Terhadap PU Fraksi Atas Diajukan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014, hari Kamis (18/06) sudah di Setujui oleh semua Anggota DPRD Banyuwangi di kantor DPRD Banyuwangi.
Pada sidang Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara bersama Wakil Ketua DPRD dan semua Anggota Fraksi DPRD serta dihadiri pula oleh para Camat, dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Banyuwangi. Harapan dari Wartawan AWDI Online juga Wartawan Koran BIDIK Nasional, semoga hasil dari sidang Rapat Paripurna ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasarannya. (Djoni/TIM)
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Edited By : Abib Visual
Copyright © 2013. Awdi Online - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger