Tangisan histeris guru perbatasan RI-RDTL di pungut calo Dinas PPO
Melalui Forum Komunitas Gerakan Orang Kecil (Forkogak) melakukan aksi demo ke DPRD Belu terkait tunsus guru perbatasan di kabupaten belu yang menerima tunsus sejak tahun 2010-2013 karena memenuhi syarat, dengan berbekal pengalaman di belu yang harus melalui sistem sogok yang di berlakukan oleh oknum dinas ppo yang harus di berikan sejumlah uang dengan kisaran antara Rp 500.000 - 1.000.000 perorang untuk tenaga honorer dan Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 bagi tenaga guru PNS dan jika para guru tidak menuruti apa permintaan ini maka nama para guru tidak dimunculkan di SK Tunsus,dan nama tersebut bisa hilang dari daftar penerima tunsus karena tidak sempat menyetorkan sejumlah uang sogok ke pihak oknum pns dinas ppo tersebut.
Herminus halek, yanuarius wadan, dan fransisca neo laka, patrisius Luan seran menyampaikan bahwa pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belu melakukan praktek percaloan oleh oknum pegawai dinas PPO belu, yakni Yanuarius Keri Asa,ketiganya merupakan keterwakilan guru yang bersuara di DPRD dengan 50 orang keterwakilan para guru dari wilayah kabupaten belu, yanuarius wadan mengungkap bahwa esensi persoalan yang di hadapi guru saat ini jika mau menerima tunsus harus pinjam uang untuk menerima tunsus dan kebobrokan di belu harus segara terungkap apakah tidak ada yang membantu kami di perbatasan, sedangkan uang yang ada tidak mencapai 3 sampai 5 juta maka nama kita di anggap nihil tidak akan muncul di SK tunsus alias Nol besar dan sampai saat sekarang ini nama yang tidak menyetor uang tidak muncul namanya alias nihil, untuk itu demi mengungkap kebobobrokan di belu, terutama dinas ppo belu dan membangun rai belu bukan hanya sebuah slogan dan jangan mengkhianati belu dengan mengajarkan kebohongan pada masyarakat belu,kami juga bekerja untuk negara dan mendidik anak-anak negara bukan membuat kebobobrokan negara, jelasnya.
Fransica neo laka juga menuturkan bahwa data kabupaten sesuai juknis di peruntukan di daerah perbatasan namun yang muncul sekarang ada masyarakat di perkotaan yang juga menerima tunsus apakah benar sesuai dengan aturan,"saya sebelumnya datang ke dinas ppo untuk menemui yanuarius asa namun hasilnya tidak tercapai karena kata oknum tersebut bahwa data yang bersangkutan sudah hilang dan tidak ada lagi dan ini orang pusat yang mengatur bukan daerah, namun saya datang bertanya apa benar orang pusat mengatur dan mengambil hak kami di daerah perbatasan,cetusnya heran.
Sesuai dengan bobolnya rekening tunsus Herminus Halek terungkap di media beberapa waktu lalu,sehingga para guru mengadu ke DPRD Belu. (Mery B Laka)
Posting Komentar