SENGKETA PERNIKAHAN PALSU SUPRIATNO DENGAN FITRI SEKDES KUALA SEKAMPUNG & KASI PEMERINTAHAN SRAGI MERASA DIKAMBING HITAMKAN

Lampung Selatan - Awdionline.com

Terkuaknya kasus nikah palsu Supriatno (21) warga Dusun Sukarandek Desa  kuala sekampung Kecamatan Sragi, dengan Fitri (19) warga Dusun 1 Desa Sido Makmur Kecamatan Way Panji pekan lalu, ternyata berbuntut panjang dan menyeret nama-nama oknum Aparatur Pemerintahan Desa dan Kecamatan.

Kasus Nikah palsu Supriatno dengan Fitri muncul di publik, setelah Icha Mustika (23) istri syah dari Supriatno mengadukan pernikahan suaminya ke PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) MAPOLRESTA Lampung Selatan, dengan tuduhan telah menelantarkan dan meninggalkan istri dalam keadaan hamil dari usia kandungan 2 bulan sampai dengan buah hatinya lahir 28/2/2013, berjenis kelamin laki laki, dengan berat 2,9 kg yang ditangani oleh Dokter Spesialis persalinan di Rumah Sakit Way Jepara, Lampung Timur.

Padahal baik secara hukum Negara maupun Hukum Agama saya belum diceraikan, ungkap Icha kepada Investigasi News saat dikonfirmasi via telepon seluler. Ichapun menambahkan, ”Saya tidak terima perlakuan suami saya dengan menikah lagi, dan akan saya tuntut siapa-siapa yang terlibat dalam pemalsuan dokumen pernikahan baru suami saya, tegas Icha.

Terjadinya Pernikahan palsu Supriatno dengan Fitri di latar belakangi adanya dokumen/data data palsu yang dikeluarkan oleh oknum aparat desa,Diantaranya KK dan KTP disulap bersetatus perjaka(belum kawin) dalam hal ini Kepala Desa kuala sekampung yang mengeluarkan.Karena tidak didapatkanya surat numpang nikah,orang tua Supriatno berinisiatif untuk membuat surat pindah.agar mempermudah proses pernikahan baru supriatno.Bermodalkan KK dan KTP pihak supriatno menemui KASI pemerintahan kecamatan sragi dan berhasil mendapatkan surat keterangan pindah sesuai permintaan pihak mempelai wanita.Surat keterangan pindah inilah,yang kemudian menyulut kemarahan Icha mustika istri supriatno,karena dalam surat pindah tersebut,menjelaskan status perkawinan(belum kawin) tujuan pindah (mengikuti calon istri) Investigasi News pun langsung menemui Kasi Pemerintahan Sragi guna meminta keterangan. Kepada Investigasi News, Drs Ahmad Zahri Nip:196402071985031010, mengatakan: Saya membuat surat keterangan pindah berdasarkan KK dan KTP yang dibawa oleh orang tua supriatno. Dimana disitu jelas berstatus perjaka (belum kawin) jadi tidak benar jika ada unsur kesengajaan untuk memalsukan data. Terkait siapa yang mengeluarkan KK dan KTP itu jelas dari Desa. Saya hanya bekerja melayani masyarakat, dan sayapun tidak tahu siapa itu Supriatno, saya hanya berlandaskan rekomendasi dari Desa. Jadi sangat tidak beralasan jika dalam pemberitaan sebelumnya di katakan saya harus bertanggung jawab atas terjadinya pernikahan antara Supriatno dan Fitri. Jelas Kasi Pemerintahan.

Demi mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan akurat, Investigasi News mendatangi rumah kepala desa Kuala Sekampung Bpk. Taman (40) namun tidak berhasil ditemui. Terkait pembuatan KK dan KTP. Sementara itu, Sekdes, DASIMIN (45) yang berhasil dikonfirmasi menjelaskan: ”saya tidak pernah mengeluarkan KK ataupun KTP apalagi surat rekomendasi untuk nikah, saya hanya membuat surat rekomendasi pindah sesuai permintaan orang tua Supriatno untuk pengantar ke kecamatan. Sambil menunjukan arsip surat dengan nomor: 141/057/VI.10.10/2012. itupun tidak di buat sebagai landasan oleh pihak kecamatan, karena berdasarkan KK dan KTP status Supriatno adalah perjaka bukan cerai hidup seperti yang di rekomendasikan Sekdes. Ketika ditanya kenapa Sekdes memberi keterangan cerai hidup? Sekdes dengan tegas menjawab: itu sesuai permintaan orang tua supriatno, karena sudah lama anak saya pisah sama istrinya, dan sudah lama juga icha pergi meninggalkan supriatno, kata sekdes menirukan apa yang di sampaikan oleh sipemohon surat rekomendasi pindah. Yang jelasnya saya hanya membuatkan itu, dan itupun tidak dipergunakan oleh kecamatan karena tidak sesuai KK dan KTP.

“Saya merasa jadi tumbal terkait isi pemberitaan di Koran. kenapa hanya saya  dan Kasi pemerintahan yang dianggap paling bersalah. Padahal akar permasalahanya kan dari keluarnya KK dan KTP, saya juga merasa ditipu oleh oknum wartawan yang pernah datang ke rumah saya, padahal saya sudah memberikan keterangan sejujur jujurnya kepada wartawan itu, dan tidak ada yang saya tutup tutupi. Bahkan tanpa seijin saya oknum wartawan itu mengambil arsip Surat Pindah dari meja kerja saya.

Melalui Media investigasi news, ”saya berharap kepada pihak-pihak yang berwenang, untuk mengkaji lebih dalam lagi,dan melihat kasus ini dengan seksama.
Kalaupun ada kekeliruan dengan Surat Pindah yang saya buat, perlu saya perjelas, itu hanya rekomendasi ke kecamatan dan tidak digunakan, saya minta diperlakukan seadil adilnya. Disini saya sama sekali tidak ada unsur kesengajaan, saya hanya membuat surat pindah itu berdasarkan permintaan orang tua supriatno warga saya dan tidak benar kalau saya yang mengatur semua pemalsuan data, apalagi karena saya di beri uang. Murni saya melakukan itu karena memang sudah tugas saya melayani masyarakat. Jelas Dasimin kepada investigasi news.

Di tempat terpisah tim Investigasi News mendapatkan informasi dari Kuasa Hukum Icha Mustika terkait pengaduan Icha ke PPA, "proses hukumnya masih dalam pengembangan dan pemberkasan, dalam waktu dekat ini, Icha pun kembali menghadap ke Polres Lampung Selatan untuk menyelesaikan BAP yang sempat tertunda karena kondisi kehamilan Icha.

Yang jelas kita tunggu saja mas, perkembanganya. Satu demi Satu pasti akan di panggil dan akan mempertanggung jawabkan perbuatanya, masing masing sesuai perannya dalam kasus pemalsuan data, yang mengakibatkan seseorang (Icha) kehilangan haknya dan diterlantarkan, serta melahirkan anak pertamanya tanpa di damping sang ayah. Yang tragisnya lagi, pada saat Icha dalam situasi antara hidup dan mati justru Supriatno (suami) sedang bersenang senang dengan wanita lain (istri baru)". Itulah keterangan Kuasa Hukum Icha kepada Investigasi News via Telepon. (Mizan. S)

Sering Di Aniaya Suami, Cucun Binti Santa “Melapor” Ke Polsek Sragi

Lampung Selatan - Awdionline.com

 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kembali terjadi, kali ini dialami oleh ibu dua anak yaitu Cucun Binti Santa(28) warga Dusun Suka Randek Rt 002 Rw 001 Desa Kuwala Sekampung Kecamatan Sragi Lampung Selatan. Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada pukul 11.00 Wib, Selasa 29/1/2013 di rumah kediaman bapak Nukman (60) mertua korban, yang beralamat di Dusun Ujung Zami Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas.

Dari keterangan korban “Pagi harinya masih hari yang sama selasa 29/1/2013, korban di jemput Suaminya Bahrum (34) di tempat kerjaannya, dengan alasan harus pulang karena orang tua Bahrum dalam keadaan sakit keras. Tanpa berpikir panjang, korbanpun langsung izin kepada perusahaan di mana dia bekerja. Namun sesampainya di tempat orang tua Bahrum, ternyata orang tua atau mertua korban dalam keadaan sehat. Pelaku sengaja berbohong agar korban mau mengikuti kehendak Bahrum. Setelah terjadi cekcok mulut, akhirnya cucun pun  mengalami tindak-an kekerasan berupa penganiayaan berat dibagian wajah, mata sebelah kanan, dan dahi. Untunglah pada saat kejadian itu, orang tua cucun, bapak Sanan (58) datang, karena men-dengar anaknya di-jemput di tempat kerja dan dibawa oleh Bahrum. Kecurigaan dan kehawatiran Sanan, bukan tidak beralasan, karena bukan kali ini saja cucun mendapatkan perlakuan seperti itu. Sananpun langsung membawa pulang cucun ke rumahnya di suka Randek. Dan hari itu juga orang tua korban bersama korban langsung melaporakan tindak kekerasan yang dilakukan Bahrum, ke Mapolsek Sragi setelah sebelumnya sempat dilakukan  visum di RSUD kalianda.
Sementara itu Bahrum pelaku penganiayaan, yang juga merupakan suami korban langsung melarikan diri dengan membawa satu orang anaknya yang masih balita, hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaanya. Demi mendapatkan informasi Investigasi News me-nyambangi rumah kediaman korban dan berhasil menemui Sanan, orang tua korban. Dari keterangan sanan, menyebut-kan sudah dua tahun ini Bahrum merantau di Palembang. Setiap pulang, pasti ada saja pertengkaran  dan selalu memukuli anak saya, padahal Selama ditinggal merantau, segala kebutuhan anak dan cucu saya yang biayai, tapi kenapa mantu saya kok tega memukuli istrinya, dan itu sering sekali dilakukan”, jelas sanan.

Hal senadapun disampaikan cucun. Selama suaminya ada diperantauan, jarang sekali mengirim atau menafkahi keluarga. Bahkan perlakuanya terhadap istri jadi sangat kasar dan selalu main tangan. Dua atau tiga bulan sekali suami saya pulang, tapi perlakuan kasar yang selalu saya dapatkan, karena sudah merasa tidak kuat baik batin maupun Raga saya yang sering disiksa, saya dengan baik-baik meminta agar suami saya menceraikan saya. Namun suami saya selalu menolak dan ujung ujungnya pasti saya disiksa. Sebagai perempuan, saya benar- benar merasa hak hak saya terampas. Demi menghidupi anak saya, sayapun rela kerja, sementara suami saya tidak pernah memikirkan nasib anak anak saya. Kepada bapak polisi, saya minta keadilan yang seadil adilnya. Saya terima semua perlakuan suami saya yang sering menganiaya saya. Asalkan permohonan saya untuk cerai dikabulkan, dan kembalikan anak saya yang masih kecil. Itulah ungkapan cucun sambil menitikan air mata saat mengahiri keteranganya kepada wartawan.

Apapun alasanya, kekerasan yang di alami Cucun Binti Sanan harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. Khususnya Mapolsek Sragi yang telah menerima pengaduan korban sesuai bukti surat penerimaan laporan NO:STPL/B1/-01/1/2013/RES LAM-SEL/SEKTOR SRAGI, yang mana telah dilaporkan pada hari selasa 29/1/2013 pukul 16.30 Wib, dan diterima oleh H. SILALAHI selaku penyidik, berpangkat BRIGPOL NRP:83100386.

Demi terlindunginya hak-hak perempuan, diharapkan kepada pihak yang berwenang untuk segera menindak tegas dan memburu pelaku dimanapun keberadaanya.Karena dari pengakuan korban sampai dengan saat berita ini di rilis, masih belum ada perkembang-an ataupun tindakan dari aparat kepolisian terkait pengaduan-nya. (Mizan. S)

Kepala bagian umum Jakbar Perioritaskan Kebersihan lingkungan kantor walikota dan Kesejahteraan cleaning service

Jakarta, AWDIONLINE.COM

                Kabak umum Yanto, beberapa waktu lalu mengatakan kepada  Detak Jakarta, diruang kerjanya bahwa sebagai pengemban jabatan kabak umum yang dipercayakan    kepadanya mengatakan, bahwa jabatan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat serta di lingkungan kerjanya. Hal inilah yang telah dilakukan Kepala Bagian (Kabag) Umum Jakarta Barat, Harianto.

                Menurutnya, prioritas Kantor Walikota Bersih, Asri, dan Kesejahteraan  Pekerja Kontrak Kebersihan Kantor Walikota Jakarta Barat, merupakan hal yang didepankannya.

                Dalam waktu dekat, kata Kabag Umum yang belum lama mengemban jabatannya ini, ia akan segera mengundang rekanan (pihak ketiga) yang masih mempunyai kewajiban menangani kebersihan dan pemeliharaan Kantor Walikota Jakbar.

                Undangan tersebut bertujuan untuk pembahasaan soal evaluasi pekerjaan tahun anggaran 2013 yang masih menjadi kewajiban para rekanan, dasn khususnya pembahasan upah para pekerja kontrak yang berasal dari setiap perusahaan rekanan, agar para pekerja kontrak yang selama ini berjasa menjaga kebersihan dan pemeliharaan di Kantor Walikota Jakarta Barat dapat hidup layak dan sejahtera.

                “saya akan meminta para rekanan yang masih mempunyai kewajiban supaya mengkordinir para pekerjanya, yang selama ini bertugas memelihara dan menjaga kebersihan Kantor Walikota Jakarta Barat, sehingga terciptanya kebersihan dan kenyamanan bagi masyarakat,” ungkapnya kepada AWDI di ruang kerjanya, pecan lalu.

                Ia menambahkan, dalam agenda pertemuan pembahasan tersebut, yang terpenting ialah permasalahan kesejahteraan para tenaga kontrak, dan pertanggungjawaban para rekanan agar lebih peduli lagi untuk mengkordinir para pekerjanya. “Dan jika perlu pelaksanaan dari setiap PT/CV datang setiap minggunya agar dapat mngkontrol langsung para pekerja yang mereka tugaskan selama ini,” ujarnya.

                “jika rekanan lebih aktif mengkontrol para pekerja, saya yakin kebersihan dan pemeliharaan di kantor ini akan lebih baik, dan bila ada kekurangan alat bagi pekerja, rekanan dapat langsung mengetahui dan merealisasika secepatnya, agar terciptanya kesinambungan antara PT/CV dengan para pekerjanya,” ujarnya.

                Ditegaskannya, jika hal tersebut dapat terlealisasi, dirinya yakin Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat akan lebih bersih dan asri. “Selanjutnya akan bisa menjadi icon bagi kantor pemerintah lainnya,” ungkap Harianto dengan tegas*(Jaya Chaniago). 

Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat adakan Temu silahturahmi dengan Pers , LSM , dan Kepala Sekolah SMA / SMK Negeri se Jakarta Barat

 

Jakarta, AWDIONLINE.COM -

 

       Suku dinas  pendidikan menengah  Jakarta Barat 7 maret 2013 yang lalu mengadakan pertemuan di season city ball room dengan insan pers, LSM, melibatkan seluruh Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri se Jakarta Barat, bertujuan silahturahmi serta berdialog  dengan control social yang sehari – hari meliput kegiatan di Walikota Administrasi Jakarta Barat.

     

Menurut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dikmen Jakbar, Alex Usman, mengatakan, bahwa pihaknya menyelenggarakan acara ini, bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar sesame dan juga saling kenal antar wartawan serta  LSM, sekaligus memperkenalkan seluruh Kepala SMA/K se Jakbar.

        “Mungkin yang dikenal hanya beberapa rekan – rekan wartawan atau LSM saja. Dengan adanya acara ini, kami juga dapat mengenal semua rekan – rekan. Dan saya berharap dikemudian hari tidak terjadi lagi mis komunikasi diantara kita semua,” ujar Alex Usman.

 

        Dari pihak penyelenggara  hanya di hadiri oleh Kasie Sarpras Alex Usman, Kasie SMA Yusen dan Kasie SMK Mariadi, sedangkan Kasudin Dikmen Jakbar, Slamet Widodo dan Kasubag TU H.Usman, tidak dapat hadir  karena ada acara rapat  rapat bersama Kadis Pendidikan DKI. 

 

         Alex menambahkan selama ini Sudin Dikmen Jakbar sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU RI No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, kepada wartawan dan LSM. Dan kedepannya, ungkap Alex, pihaknya akan menyediakan display yang akan dapat diakses oleh masyarakat terkait penyerapan kegiatan Sudin Dikmen Jakbar. Selain itu, pihaknya juga berencana akan mengajak wartawan dan LSM untuk bersama – sama memantau kondisi dan keadaan sekolah menengah atas yang berada di Jakbar.

 

        Dengan adanya program ini, diharapkan system pendidikan menengah di  Jakartabarat dapat mangkin maju, karena otomatis Sudin Dikmen Jakbar akan kebanjiran saran – saran dari masyarakat.

        “saran dan kritikan sangat baik bagi kami, karena hal itu akan membawa kematangan dari Sudin Dikmen Jakbar untuk lebih memajukan dunia pendidikan di Jakbar,” Ujar Alex Usman

       Kasie SMA Sudin Dikmen Jakbar, Yusen mengatakan, bahwa pihaknya akan terus berusaha sebaik mungkin untuk menampung aspirasi dari rekan – rekan, terutama terkait demi kemajuan pendidikan menengah di Jakarta Barat.

       Mariadi juga berharap kepada rekan – rekan wartawan dan LSM agar dalam mencari informasi harus dilakukan secara professional, santun dan menerapkan asas praduga tak bersalah.

                “Kritikan dan saran ada baiknya seimbang dipublikasikan. Hal ini akan baik bagi kami,”ujarnya

                Pada kesempatan itu, Kepala SMA/K satu per satu memperkenalkan diri, dan suasana acara tersebut santai serta penuh keakraban. Dengan adanya acara ini diharapkan semua pihak makin mengenal dekat, layaknya pepatah mengatakan ,”tak kenal maka tak sayang.”(Jaya Chaniago)

ABPD & APBN 2013 Rawan Dipolitisasi

ABPD & APBN 2013 Rawan Dipolitisasi
Jadi Biaya Pencitraan Pemilu 2014

MANADO , AwdiOnline.Com - Tahun 2013 menjadi tahun politik, karena tahun depan akan berlangsung Pemilu legislatif. Anggaran pemerintah tahun ini pun tidak lepas dari pengaruh politik. “Sudah pasti posisi APBD dan APBN rawan dipolitisasi,” ujar pengamat politik dan pemerintahan Max Rembang.

Dan yang bakal diuntungkan di momen ini, sambung Rembang, adalah para inkumben politik, terutama mereka yang di legislatif saat ini. “Mereka key person dalam budjeting, pasti tahu kondisi anggaran,” kata dosen FISIP Unsrat ini. “Di kabupaten/kota paling rawan,” ujar Rembang. 
Pengamat politik Philip Regar setuju dengan Rembang. Katanya, politisi yang sekarang duduk di dewan yang akan mencalonkan lagi selangkah lebih maju dibanding para muka baru. “Ya, salah satu keuntungan mereka bisa mengakomodir apa yang jadi keinginan masyarakat dengan kewenangan yang dimiliki saat ini. Memang dilematis juga. Kalau kita mengatakan tidak boleh, itu sudah tugas mereka,” tutur Dekan FISIP Unsrat ini.

Pernyataan Herman Najoan, pengamat politik dan pemerintahan dari kampus yang sama lebih tegas. Katanya, munculnya figur baru dari kalangan keluarga pejabat pemerintah akan menambah runyam beban anggaran dari politisasi. “Akhirnya semua kegiatan pelayanan masyarakat yang dibiayai pemerintah akan sangat kental nuansa politik. Apa saja dipolitisasi,” tukasnya.
Upaya politisasi anggaran itu juga, menurut Najoan, merupakan proses pembodohan kepada masyarakat. Alasannya, anggaran pemerintah itu adalah milik rakyat yang memang harus dikasih ke rakyat. “Legislator atau pun eksekutif itu hanya sebagai fasilitator saja yang mengelola dan melaksanakan alokasi anggaran rakyat itu,” tukasnya.

Jadi, tambah Najoan, diserahkan langsung atau lewat perantara legislator dan eksekutif, tidak ada pengaruhnya karena memang dana itu haknya rakyat. “Jangan mau lagi rakyat dibodohi mereka yang membonceng di anggaran milik rakyat itu,” ujar Najoan.  
Regar menambahkan, barangkali yang perlu diimbau adalah alokasi penyerapan aspirasi yang harus sesuai porsi atau memenuhi mekanisme yang berlaku. “Lihat aspek kebutuhan. Kalau memang tidak ada anggarannya jangan dipaksa,” tandasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Noldy Tuerah tidak menampik adanya politisasi anggaran pemerintah itu. “Memang ada tendensi seperti itu. Namun apabila itu benar terjadi akan sangat mudah menjadi sebuah temuan yang mencurigakan,” tukasnya
Tuerah menambahkan, apabila terjadi mobilisasi  pembiayaan yang berlebihan di suatu lokasi oleh SKPD karena ‘dorongan’ partai penguasa, maka badan anggaran (Banggar) akan mencurigainya. "Kecuali anggaran tersebut konsisten penggunaannya, dan itu memungkinkan," ujarnya.
Bappeda, kata Tuerah, dalam dalam tugasnya (menyusun APBD) harus bersifat netral. Karena dalam pendistribusian anggaran harus memperhatikan tujuan APBD. "Kita memperhatikan daerah-daerah yang layak mendapat pembiayaan prioritas, seperti daerah kepulauan, daerah rawan bencana, dan program pangan," ujar Tuerah.

Sekadar referensi, tahun ini pemerintah menggelontorkan dana hampir Rp16 triliun ke Sulut. Angka ini belun terhitung pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi dan kabupaten/kota. Dari seluruh alokasi itu, hanya DAU senilai Rp6,7 triliun dan sebagian dalam anggaran lewat pos kantor pusat (APBN) Rp2,69 triliun yang terbagi untuk gaji pegawai—yang tidak mungkin akan dipolitisasi.
Dalam DAU atau anggaran APBN untuk beberapa instansi pusat di daerah seperti jajaran pertahanan (TNI), kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pertanahan, keuangan, dll. sangat sulit tersentuh politisasi. “Tapi yang di kantor-kantor Kementerian Agama, walaupun instansi pusat, tapi masih rawan. Soalnya, ada dana bantuan sosial ke rumah-rumah ibadah di situ,” ungkap beberapa politisi.
Jika dua pos anggaran itu, sekira Rp9,3 triliun, hanya 70 persen untuk gaji pegawai, berarti masih ada 30 persen atau Rp2,79 triliun dalam bentuk proyek belanja modal atau kegiatan lain di luar gaji pegawai. Jumlah itu masih ditambah lagi dengan pos lain seperti DAK, bagi hasil, penyesuaian, kantor vertikal dll. (lihat grafis) yang sebagian besar untuk belanja langsung atau pembangunan, jumlahnya mencapai Rp6 triliun lebih. Kalau dihitung-hitung Rp8 triliun lebih yang rawan dipolitisasi itu. “Bukan hanya di APBD, dana APBN pun rawan,” ujar Najoan.

Simak pula penuturan salah satu mantan pejabat di Pemprov Sulut. Kata pejabat yang belum lama pensiun dari salah satu jabatan eselon II di Pemprov itu, sewaktu dia menjabat tidak jarang upaya politisasi anggaran itu. “Mereka berkedok di aspirasi masyarakat (Asmara),” katanya. “Bagi saya tidak masalah karena mereka berjuang untuk konstituennya. Yang parah justru mereka minta kegiatan itu mereka tangani lewat orang kepercayaannya. Ini artinya sudah politisasi anggaran, mau ambil keuntungan pula,” tukas sumber.

Sinyalemen ini dibantah dua legislator Sario, Djenri Keintjem dan Edison Masengi, yang kemungkinan akan maju dalam Pemilu 2014. Keintjem yang juga Ketua Fraksi PDI-P menegaskan anggapan tersebut keliru. Sebab, menurut Sekretaris Komisi III ini, sudah selayaknya para wakil rakyat yang saat ini duduk di DPRD memperjuangkan apa yang jadi aspirasi rakyat. “Kalau memang diakomodir sangat bagus. Dan jika memang masyarakat kembali memilih kami duduk di dewan karena kinerja kami seperti itu, saya kira tak ada masalah,” tukas politisi yang siap-siap ke DPR RI ini.

Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar Edison Masengi dengan tegas mengatakan anggapan seperti itu tidak benar. “Bagaimana kami bisa menggunakan APBD untuk kampanye? Kami tak punya power lebih untuk itu. Hasil reses saja kadang tak diakomodir. Kalau memang masyarakat masih memilih kami, itu artinya di mata mereka kita bisa memperjuangkan aspirasi,” tukas wakil Golkar dari Minsel ini.(HN. Ngangi)