Latest Post
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

Sekda Bogor

Written By Kantor Berita AWDI Pers on Kamis, 05 November 2020 | 15.00

H. Burhandin, Sekda Bogor Akan maksimalkan Perekonomian Bogor

Awdionline.com-Bogor
Dalam APBD tahun 2020, dengan fokus pada pemulihan ekonomi sesuai arahan kebijakan pemerintah pusat, dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal yaitu antara lain terkait dengan upaya pencapaian target-target program Pancakarsa, pilkades serentak di bulan Desember, kekurangan anggaran untuk insentif guru dan jaminan persalinan, percepatan realisasi bantuan sembako masyarakat terdampak, dan kegiatan lainnya terkait upaya pemulihan ekonomi.

Burhanudin juga mengungkapkan pandemi covid-19 masih berlangsung, penanganan wabah covid-19 tidak bisa dipisahkan dengan upaya pemulihan ekonomi. pemulihan ekonomi tidak bisa lagi menunggu pandemi berakhir. Aspek kesehatan dan ekonomi ini harus ditangani secara paralel, dan kita harus bergerak cepat.
Kasie Diskominfo Cecep jaman huri,SE.S.AP,M,AP menjelaskan kinerja Sekda Burhanudin sangat profesional dan aktip dan kreantif dalam menjalankan kerjanya jelasnya Kepada mediaonline di ruang kerjanya.

Sesuai instruksi Bupati Bogor Ade yasin Saya akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah untuk menggantikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, ”ungkapnya.

Menurutnya, ini adalah agar dapat segera dilakukan upaya penanganan covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi daerah dengan lebih fokus dan terintegrasi termasuk segera mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam APBD perubahan tahun 2020 dan merencanakan kegiatan pemulihan seperti sektor pariwisata, IKM dan UMKM dan lain-lain secara terintegrasi lebih lanjut Burhannudin juga arif bijaksana terhadap kawan" media.Sering sekali membantu kepada siapa aja yang meminta pertolongan. Maka seorang sekda Bogor Burhandin akan membangun Kabupaten Bogor yang ramah lingkungan sama dengan slogan Kabupaten Bogor Tegar beriman.

(Jj/Jef)

Bupati Banyuwangi Azwar Anas Kunjungi Panen Perdana Budaya Padi

Written By Kantor Berita AWDI Pers on Minggu, 16 Agustus 2015 | 22.54

Bupati Banyuwangi Azwar Anas Kunjungi Panen Perdana Budaya Padi

Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Azwar Anas didampingi oleh Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan, Dinas Pertanian dan Danlanal, DPRD, Dandim, Rektor Uniba,  Kabupaten  Banyuwangi, dini hari,  mengunjungi panen perdana budaya padi yang ada di Areal Perswahan Desa sumberagung, kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, minggu (16/8).
     Direksi PT Bumi Suksesindo (BSI) Cahyono Seto mengatakan bahwa  Program ketahanan pangan  Ujicoba penerapan SRI (System OF Intensification) diareal  persawahan  Seluas  25 hektar dengan kelompok Tani Sekar Arum Desa  Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, ini untuk meningkatkan swadaya pangan yang ada di kabupaten Banyuwangi.”ujar Cahyono Seto.
        Tambah dia lagi, pelaksanaan panen raya ini keberhasilan kerja sama dengan PT BSI dan 36 kelompok tani yang ada di kecamatan Pesanggaran. Dan juga kerjasa sama Yayasan SRI. Atas nama PT BSI sangat terima kasih atas kerja sama dengan kelompok tani yang telah menyediakan areal persawahan ini.”ungkapnya.
            Dengan panen raya ini berkat keberhasilan kita semua antara PT BSI Dan Kelompok tani. Dibawah program ini PT BSI selama ini telah memberi pendampingan dan pelatihan kepada kelompok tani. Agar  berhasil mengembangkan budi daya padi jenis SRI ini tahap kedua tahun 2015.”harapanya.
              Kata dia, melalui pandangan secara intesnsip menunjukkan hasil yang oktimal. Memang selama ini mengalami kendala tanaman padi, namun semua ini bisa  diatasi. menjaga dan  melestarikan potensi  pupuk, padi,  sebeb saluran air irigasi yang menurun tetapi semua ini bisa diatasi dengan baik.
 Dan harapanya minta dukungan dari pemerintah daerah kabupaten banyuwangi  agar kedepan lebih meningkat hasil panen raya ini. “tegas Cahyono Seto.
                Dalam kunjunganya Bupati Banyuwangi, Azwar Anas mengungkapkan PT BSI dengan sungguh-sungguh untuk membantu  masayarakat  tidak hanya kewajiban dan serimonial dan selaku bupati banyuwangi, menyambut baik program yang ditrapkan  oleh PT BSI ini.
                Apa lagi, ada pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat petani ini sangat baik. Saya kira sudah tepat perusahaan PT BSi ini sector pertanian tesebut. “namun ada tiga hal yang perlu dibantu masyarakat bukan petani saja, salah satu mengentaskan kemiskinan,  Pendidikan dan mendirikan rumah sakit kecil-kecilan, semua ini untuk melayani masyarakat kecamatan Pesanggaran dari pada jauh-jauh ke rumah sakit Blambangan banyuwangi.
             Kata bupati, terkait pendidikan PT BSI bisa mengambil Guru-guru dari Jakarta dan nanti bisa disebarkan  pendidikan yang terpencil yang ada di wilayah kecamatan Pesanggaran.”harapanya Bupati Azwar Anas. (din)

Pantau Harga Pasar, Wilem Foni Minta Awasi Penyelundupan

Written By Kantor Berita AWDI Pers on Kamis, 09 Juli 2015 | 22.51

Pantau Harga Pasar, Wilem Foni Minta Awasi Penyelundupan

Atambua- Awdioneline.com - Penjabat Bupati Belu, Drs.Wilhelmus Foni, Msi mengadakan Sidak ke wilayah pasar baru atambua bersama jajaran Forkopinda Belu guna memantau harga sembako dipasaran menjelang lebaran, Kamis, (8/7/15).

Wilhemus Foni kepada awak media mengatakan hal yang pertama yang dilakukan ialah menjaga inflasi dan deflasi supaya ekonomi bergulir wajar, kadang pertumbuhan ekonomi itu bagus tapi dipengaruhi oleh inflasi sebab harga dipasaran menjadi tinggi oleh karena ada penimbunan, dan penimbunan perlu di hindari.

"Di belu selain ada penimbunan juga ada penyelundupan barang ke timor leste, ada gula yang kita dapatkan dengan kisaran mencapai 2,4 ton dan hal ini sangat tidak dibenarkan, kita mau ekonomi atambua maju secara wajar sesuai ketentuan karena hal ini berkaitan dengan harga sembako menjelang lebaran sehingga harga sembako yang ada di pasaran saat ini kita pantau agar tetap stabil." Kata Wilem.

Penjabat menegaskan bahwa penyelundupan itu sangat tidak baik sebab dapat mempengaruhi harga pasaran jika gula tersebut beredar di wilayah pasaran Kabupaten Belu, maka harga gula prodak kita tidak akan laku terjual di pasaran masyarakat.

"Sebab warna gula kita sudah berwarna kekuningan sedangkan gula dari luar warnanya bersih sekali dan ini sangat mepengaruhi, sehingga perlu di tindak lanjuti untuk pencegahan penyelundupan dan penyelundupan berkurang dapat berkurang menjaga kestabilan harga pasar." Jelasnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu, Drs. Florianus Nahak menyampaikan bahwa pihaknya sudah pernah mengadakan tindak lanjut yang kedua kalinya. Pertama kali teguran berkaitan dengan  perlindungan konsumen di temukan beberapa hal yang sama di beberapa Outlet termasuk milik Aloysius Lay (Ayus) pelaku penyelundupan Gula Ilegal yakni UD Casangi Fatubenao, dan ketika ditelusuri di rumahnya kedapatan menimbun banyak gula, miras, pupuk, serta BBM dan saat sekarang sudah batas akhir teguran pada 14 April 2015 lalu.

"Sesuai Peraturan dari Permendagri nomor 6 tahun 2015 tentang Pelarangan minuman beralkohol itu adalah pemerintah RI  yg mengatur bukan kabupaten, dan sekarang sudah masuk tataran penyitaan untuk pemusnahan, dan ini adalah pelanggaran yang kedua kali jadi seharusnya kita tempuh sesuai aturan yang berlaku." Ungkapnya.

Flori menyesalkan pemilik toko bahwa pihaknya sudah pernah membuat surat peneguran, dan perintah tersebut bukan perintah darinya tetapi dari pemerintah dan itu larangan langsung kepada pemilik outlet, Tandasnya.

Selain itu, Ia menyebutkan untuk harga komoditi sembako dipasar masih bertaraf normal, sedikit ada kenaikan di telur kenaikan bisa mencapai Rp 45.000 diterima dari distributor dan dijual seharga Rp 49.000, jadi keuntungannya sekitar Rp 3000 hingga Rp 4000 dan hal ini masih dalam taraf normal.

"Sedangkan Kenaikan drastis terjadi pada cabe merah kriting dari awal Rp 13.000 sekarang menjadi Rp 25.000 dan ini kenaikan yang cukup drastis,dan bagi harga sembako beras dan harga lainnya masih dalam taraf normal saja." Katanya.

Hadir dalam Sidak tersebut, Dandim 1605/Belu Letkol Inf. Muhammad Nanang, Kabag Humas Pemda Belu Ir. Fridolin Siribein,  Wakapolres Belu Kompol I Gusti Putu Sukarsa, serta Dansatgas RI-RDTL Letkol Inf. Muhammad Nas.     (Mery B Laka)

Sosialisasi Pengembangan Usaha Agrobisnis

Written By Kantor Berita AWDI Pers on Kamis, 18 Juni 2015 | 21.25

Sosialisasi Pengembangan Usaha Agrobisnis

NTT, Awdionline.com - Sosialisasi pengembangan usaha agrobisnis perdesaan di desa Faturika,Kecamatan Raimanuk,Kabupaten Belu,Propinsi NTT oleh badan ketahanan pangan kabupaten Belu dan di hadiri oleh anggota Dewan Komisi. 2 yakni Theodorus Tefa seran, Akuilina ili,dan ester kabuar,sipry fahik,dan stefanus mau, Rabu 18/06/15 pukul 11.30 wita. Menurut perwakilan komisi 2 theodorus Tefa seran menyampaikan bahwa dana yang ada perlu di manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan pihak kami DPRD akan mengawal dana yang ada agar pemanfaatan dana yang ada harus di kelola dengan baik,demi kesejahteraan masyarakat dan program puap yang ada tidak boleh dari luar anggora yang ada tetapi harus didalam keanggotaan yang ada sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun yang tidak bertanggung jawab serta menjaga nama baik agar dana yang ada tidak hilang tetapi untuk kesejahteraan membangun kaum petani dalam bidang usaha agar kedepan dana yang ada dapat mensejahterakan masyarakat desa faturika,katanya. Sedangkan kepala bidang kelembagaan tani, Maria imelda haki,SPT mengatakan bahwa dana yang ada merupakan dana pemberdayaan yang harus di kembangkan demi kesejahteraan masyarakat dan ini merupakan dan BLT yang di usulkan peternakan sapi paron dari program deptan sejak 2008 lalu,ada 51 desa dan baru terusulkan sebanyak 30 desa di wilayah kabupaten belu,pemanfaatan dana yang ada harus sesuai RUA RUP dan dana yang akan di bagikan secara bertahap setelah tahap 1 selesai baru tahap 2,katanya. Koordinator PMT Kabupaten Belu, Yanuarius Modok menjelaskan bahwa dana merupakan dana program dari kementerian pertanian untuk membantu masyarakat petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani,untuk kesejahteraan masyarakat dalam bidang usaha dan pengembangan usaha sebagai modal bagi masyarakat sebab program ini membantu petani untuk usaha petani demi kesejahteraan petani,dari modal perorang 5 juta dari dana 100 juta untuk di berikan kepada 20 anggota gabungan kelompok tani dengan peranggota 5 juta dananya akan di kembalikan setelah setahun penjualan ternak dengan bungan 2 persen pertahun berdasarkan kesepakatan anggota kelompok tani, katanya (Mery B)

Kadis Perindustrian Dan Perdagangan

Written By Kantor Berita AWDI Pers on Selasa, 16 Juni 2015 | 21.52

Kadis Perindustrian Dan Perdagangan (Perindag) Kab. Belu, Florianus Nahak Naik Pitam Di Kantor DPRD Kab. Belu Terkait Pengaduan Masyarakat Pedagang Pasar

Awdionline.com – Atambua NTT, Kadis perindustrian dan perdagangan(perindag) Kabupaten Belu,Florianus Nahak naik pitam di kantor DPRD Belu terkait pengaduan masyarakat pedagang pasar yang datang mengadu soal harga kontrakan terlalu tinggi dan cukup membebani masyarakat pedagang bahkan ada yang sudah tidak mampu membayar, kadis Florianus Nahak di usir oleh anggota DPRD Belu Theodorus Tefa Seran gara-gara kadis mengamuk ketika berbicara di. Kantor. DPRD Belu. Saat kadis hendak mengadakan dialog dengan masyarakat pedagang pasar di kantor DPRD Belu,dengan mengatakan jika kamu tidak mampu maka pasar itu akan di tutup lalu jadikan tempat lain kata kadis dengan nada kasar,lalu anggota DPRD Belu komisi 2 Theodorus Tefa Seran mengatakan kadis kalau bisa kita bersama masyarakat yang datng berbicara di ruang komisi saja karena ini masyarakat kita,katanya sehingga kadis Florianus naik pitam dan langsung mengatakan"ini masyarakat saya dan saya msih berbicara dengan mareka bukan dan para pedagang ini binaan saya,dan yang datang mengadu harus banyak orang karena saya banyak kerjaan saya bukan tidak punya kerjaan"katanya dengan nada keras dan bersuara tinggi. Anggota dewan komisi 2 Theodorus Tefa Seran menyampaikan ini kantor harus memakai etika dan jika anda sibu banyak kerjaan silakan anda pulang saja,katanya. Setelah itu ketua komisi 2 Rudy Boi Bouk memanggil kadis dan para pedagang masuk ke ruang komisi 2. Ketua komisi 2 melalui wakilnya Simon guido seran menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat pasar terkait harga kontrakan yang melonjak dapat membebani masyarakat dan untuk perlapaknya bagi lantai satu akan di kenakan tarif 50 persen dari harga sebelumnya Rp 1.200.000 perbulan dan lantai 2 Rp 850.000 perbulan akan di turunkan menjadi 30 persen dari harga yang ada,dan akan dan sarana yang rusak akan di perbaiki pada akhir 31 desember 2015 mendatang,dan masyarakat berharap agar kontrak yang ada segera di tinjau kembali sehingga tidak membebani masyarakat sesuai dengan daya beli masyarakat kabupaten belu,katanya. Hal itu juga di tanggapi oleh kadis perindag Florianus bahwa dari 168 ruko yang ada jika pedagang pasar mengalami kerugian maka 50 persennya harus di desain sesuai perda sebab kita akan mengkaji seluruh masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mengalami kerugian dan perdana juga harus di rubah jika menurunkan harga kontrakan,katanya (maria bere laka/Alexander kali)

Kepala UPT Pertanian Pangarangan Harapkan Program Jides Tingkatkan Pendapatan Petani

Written By Kantor Berita AWDI Pers on Jumat, 13 Maret 2015 | 22.04

Kepala UPT Pertanian Pangarangan Harapkan Program Jides Tingkatkan Pendapatan Petani

Lebak Awdi Online - Kepala UPT Pertanian Kec.Pangarangan Kab.Lebak,Banten H.Baum Sobandi.A.md harapkan dengan adanya program jaringan irigasi (Jides) tahun 2015 khususnya di Kec.Pangarangan bisa meningkatkan pendapatan petani terutama dari indek pertanaman (IP) 200 menjadi 300 atau dua kali panen menjadi 3 kali panen. Hal tersebut dikatakan Baum saat ditemui awdi online dikantornya Jum'at (13/3/2015).

"Program jides tahun 2015 juga harus bisa meningkatkan produktifitas dari 50 kwintal menjadi 80 kwintal dan dari penghasilan 15 juta menjadi 23 juta per tahunnya bagi petani ". Ujarnya dengan penuh optimis.

Dia juga merespon baik atas kedatangan pihak Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) untuk monitoring program jides ke wilayah persawahan tepatnya di perkumpulan petani pemakai air (P3A) Sinar Bakti Desa Situ Regeun Kec.Pangarangan Selasa (10/3) lalu mengingat bisa memberikan motivasi para petani guna meningkatkan pendapatannya hasil pertaniannya. Pungkasnya. (Handa)

ISI GAS LPG & BLUE GAS TERKESAN “SURUT”

Written By Kantor Berita AWDI Pers on Rabu, 26 Maret 2014 | 15.29

ISI GAS LPG & BLUE GAS TERKESAN “SURUT”


Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dalam era globalisasi perekonomian di kalangan masyarakat menengah kebawah masih banyak membutuhkan fasilitas tempat, bahan baku, maupun bahan pokok (sembako) untuk digunakan dalam kesehari-harinya. Oleh karena itu kami selaku wasek (wakil sekretaris) AWDI (Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia) DPC Banyuwangi, menghimbau dan berharap pada kementrian BUMN bersama mitra kerjanya (Pertamina) untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat menengah kebawah terutama dibidang perdagangan.
Yang dimaksud yaitu bahan baku berupa isi Gas LPG maupun Blue Gas mohon dan segera dicek keberadaan isi gasnya, dari temuan dilapangan oleh wasek AWDI DPC Banyuwangi, masih ada beberapa masyarakat yang kesehari-harinya berdagang jualan makanan & minuman berkeluh kesah (complain) di agen-agen Gas LPG serta menyampaikan aspirasinya melalui kami selaku wasek AWDI DPC Banyuwangi agar Kementrian BUMN bersama mitra kerjanya (Pertamina) dan melalui Satker (satuan kerja) segera melakukan pengecekan di beberapa daerah/wilayah.



Dari pengamatan dilapangan untuk Netto Blue Gas 5.5 kg isi ulang 105 ribu & Netto LPG Gas warna hijau 3 kg isi ulang 15 ribu, sedangkan pemakaian isi gasnya bervariasi ada yang digunakan 3 hari s/d 4 hari sudah habis (surut), bahkan jarum penunjuk di regulator saat isi Gas LPG & Blue Gas dipasang dalam keadaan penuh & baru, namun jarum penunjuk di regulator tidak menunjukkan tanda penuh, akan tetapi menunjukkan tanda separuh (setengah). Apakah isi Gas LPG & Blue Gas sudah SNI (Standart Nasional Indonesia) ?.
Semoga Aspirasi dan keinginan masyarakat menengah kebawah yang setiap harinya berdagang berjualan makanan & minuman bisa didengar dan diperhatikan oleh Kementrian BUMN melalui Satker (satuan kerja) yang ada dibeberapa daerah (Kabupaten, Kotamadya, maupun Propinsi).
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Membayar Kenaikan PBB 25 Persen Kab. Banyuwangi 2014

Written By Kantor Berita AWDI Pers on Rabu, 26 Februari 2014 | 10.14

Masyarakat Hanya Perlu Membayar  Kenaikan PBB  25 Persen Kabupaten Banyuwangi 2014


Banyuwangi Awdionlien.Com – Setelah  melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP), Pemerintah kabupaten  Banyuwangi memberikan keringanan terhadap wajib pajak dengan memberikan dispensasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  hingga 75 persen Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.
Pemberian dispensasi PBB, itu disampaikan Bupati Abdullah Azwar Anas dalam pertemuan dengan para kepala desa (kades) dan lurah di Pendapa Sabha Swagata Blambangan Sabtu sore (22/2). Dengan demikian, meskipun NJOP atas tanah naik lima level, kenaikan PBB tahun 2014, ini hanya sebesar 25 persen dibandingkan tahun 2013 lalu. Di bidang perpajakan, kenaikan itu disebut stimulus 25 persen.
Dikatakan Bupati Anas, kebijakan pemkab menyesuaikan NJOP didasari kenyataan bahwa NJOP atas tanah dan bangunan di Banyuwangi sudah sebelas tahun tidak disesuaikan. Akibatnya, terjadi ketimpangan yang sangat menyolok antara nilai transaksi tanah riil di lapangan dengan NJOP yang berlaku.
Untuk itu, Pemkab Banyuwangi berupaya memberikan proteksi kepada masyarakat agar tak sampai menjadi korban makelar tanah. Misalnya, sebidang tanah yang NJOP-nya hanya sebesar Rp 5 ribu per meter persegi, tetapi nilai transaksi jual-beli yang sebenarnya bisa lebih dari Rp 100 ribu per meter persegi.
Selain itu, dengan penyesuaian NJOP tahun ini, capital lost yang terjadi bisa diminimalkan. Di tengah pesatnya perkembangan industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), masyarakat yang membutuhkan modal usaha dengan jaminan tanah bisa memperoleh kredit lebih besar di perbankan. Sebab, nominal pemberian kredit oleh bank didasarkan pada NJOP
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Banyuwangi, Suyanto Waspotondo Wicaksono menambahkan dispensasi PBB sebesar 75 persen diberikan oleh pemkab setelah mendengar masukan dari kades, lurah, dan berbagai elemen masyarakat. Dikatakan, saat dispensasi diberikan, NJOP tetap disesuaikan, yakni meningkat lima level dibandingkan NJOP lama.
Penyesuaian NJOP secara otomatis berdampak pada peningkatan PBB yang harus dibayar masyarakat. “Nah, dispensasi diberikan untuk memperingan beban PBB yang harus dibayar masyarakat Banyuwangi. "Jadi, NJOP-nya tetap disesuaikan lima level. Tetapi pembayaran PBB bagi masyarakat Banyuwangi diberi dispensasi sebesar 75 persen. Artinya masyarakat hanya perlu membayar kenaikan PBB sebesar 25 persen," ujarnya.

Menyusul keputusan pemberian dispensasi tersebut, ada dua alternatif yang akan ditempuh Dispenda. Alternatif pertama, Dispenda menarik surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang sudah beredar dan kemudian mencetak SPPT baru. Alternatif lain, kades diberi daftar himpunan ketetapan pajak (DKPH). "SPPT yang lama dikoreksi oleh desa, sehingga PBB yang harus dibayar naiknya tetap 25 persen," terangnya.
Sekedar diketahui, dari jumlah perolehan PBB di tahun 2013 lalu sebesar Rp 24 miliar. Dari pagu sebesar itu, pembayaran PBB oleh seluruh wajib pajak di Bumi Blambangan "hanya" sebesar Rp 19 miliar. Di tahun 2014, baku PBB sebelum dispensasi mencapai Rp 58 miliar. Setelah dispensasi, pagu perolehan PBB turun signifikan menjadi sebesar Rp 30 miliar.


(Din/Hum)
 
Support : Creating Website | Johny Template | Edited By : Abib Visual
Copyright © 2013. Awdi Online - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger